JAYAPURA - Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) selama periode Mei 2020 hingga Juli 2022 sudah menarik 11 juta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ke dalam ekosistem digital. Saat ini, total ada 19,8 juta UMKM telah merambah ekosistem digital, dari semula hanya delapan juta saja.
"Per Juli 2022, terjadi peningkatan sebesar 11,8 juta UMKM onboarding ke ekosistem digital sejak Gernas BBI diluncurkan Mei 2020. Kini, total UMKM onboarding mencapai 19,8 juta UMKM," kata Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, LuhutB Pandjaitan, pada acara Gernas BBI bertemakan Binar Digital Papua, di Jayapura, Papua, secara daring dari Jakarta, Rabu (24/8).
Seperti dikutip dari Antara, Luhut menambahkan, Gernas BBI secara khusus digelar di Papua merupakan wujud keberpihakan pemerintah melalui sejumlah kementerian/lembaga untuk mendorong digitalisasi UMKM lokal Papua yang pada akhirnya bisa mengakselerasi pembangunan infrastruktur digital yang sangat masif di tanah Papua.
Akselerasi pembangunan infrastruktur digital di Papua itu dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) agar akses telekomunikasi di Papua bisa diperoleh secara merata oleh seluruh warga negara Indonesia di tanah Papua.
Wujud Intervensi
Adanya keberpihakan itu merupakan wujud intervensi dari pemerintah terhadap kekayaan Papua yang melimpah agar bisa digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua secara inklusif dan berkeadilan, mulai dari hulu sampai hilir sumber daya alam yang ada.
Adapun pemerintah melaksanakan Gernas BBI di Papua agar pemerintah daerah setempat dapat mendukung UMKM di Papua, dengan implementasinya melalui aksi belanja produk dalam negeri (PDN) oleh pemerintah daerah.
Luhut mengatakan pelaksanaan transaksi PDN oleh Pemda Papua per tanggal 22 Agustus 2021 masih terdapat dua kabupaten yang tidak mengikut komitmennya dalam e-katalog sehingga nilainya nol, dan masih ada lima kabupaten yang nilai transaksinya masih di bawah satu persen.
"Kiranya ini menjadi perhatian oleh gubernur/bupati/wali kota/ BPKP dan Kemendagri. Karena ini sebetulnya menghidupkan UMKM yang ada di daerah masing-masing. Jadi, saya mohon bapak dan ibu yang menjadi pimpinan di tempat tadi untuk betul-betul bekerja keras untuk memasukkan bahan-bahan UMKM ke dalam e-katalog," kata Luhut.
Diapresiasi Kabupaten Mimika dengan komitmen belanja PDN tertinggi di Papua dengan realisasi satu miliar rupiah dari 1,7 miliar rupiah.