Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) siap menjalankan tugas dan fungsinya dalam kasus temuan kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin-angin.
"LPSK siap melindungi korban atau saksi dalam kasus ini jika ada laporan ke LPSK sesuai peraturan perundangan yang berlaku," kata Wakil Ketua LPSK Maneger Nasution dalam keterangan tertulisnya, Kamis (25/1).
Selain itu, Maneger mengharapkan pihak kepolisian hingga Komnas HAM segera mengusut tuntas temuan kerangkeng manusia di dalam rumah Bupati Langkat nonaktif.
Maneger menuturkan, temuan kerangkeng manusia di rumah bupati tersebut diduga sebagai sebuah praktik perbudakan modern dan pelanggaran terhadap kemanusiaan. LPSK dengan tegas mengecam keras praktik perbudakan modern oleh pejabat negara tersebut.
"Jika hal itu benar, maka kita mengutuk keras perbuatan yang tidak berperikemanusiaan itu. LPSK mendukung kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini. Kita dukung Komnas HAM untuk memeriksa dugaan pelanggaran HAM dalam peristiwa tersebut," ujar Maneger.
Maneger menyatakan perbuatan memenjarakan buruh adalah tindakan yang sangat tidak manusiawi dan melanggar undang-undang.
"Jika benar kerangkeng itu digunakan untuk memenjarakan buruh, perbuatan itu sangat tidak manusiawi dan melanggar undang-undang," katanya.
Sementara itu, temuan kerangkeng manusia di rumah Terbit Rencana Perangin Angin sebelumnya dilaporkan oleh Migrant Care ke Komnas HAM. Kerangkeng manusia itu ditemukan di belakang rumah Bupati Langkat. Sebagai gambaran, kerangkengnya menyerupai penjara.
Perlu diketahui, hasil dugaan kerangkeng yang terbuat dari besi dan digembok itu dipakai untuk para pekerja sawit di ladang Bupati Langkat.
Sebelumnya, Terbit Rencana Perangin Angin terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Ia tersangka KPK yang terjerat kasus dugaan suap penerimaan hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa tahun 2020-2022.