JAKARTA - Transformasi lembaga keuangan ke arah digital memang memberi banyak manfaat positif tetapi di sisi lain membuka peluang munculnya masalah baru yakni meningkatnya fraud di sistem perbankan. Oleh karena itu, semua lembaga keuangan baik bank maupun non bank harus meningkatkan manajemen sistemnya dalam mengatasi fraud ini.
"Lembaga keuangan harus sesegera mungkin meningkatkan kemampuannya dalam mendeteksi fraud. Kami bisa diajak berkolaborasi bagaimana menerapkan strategi mengatasi fraud yang efektif, "ungkap Business Development Manajer at GBG Indonesia, Stephen Tjokro dalam konferensi persnya di Jakarta, Rabu (27/7).
Adapun GBG sendiri merupakan perusahaan teknologi di bidang identitas digital. Perusahaan yang berinduk di Inggris ini telah beroperasi di banyak negara dan telah mengatasi banyak fraud di lembaga lembaga keuangan global. Di Indonesia GBG telah bermitra dengan 14 lembaga keuangan termasuk lima bank terbesar.
Stephen menjelaskan, di samping karena tingginya transaksi digital, yang membuat lembaga keuangan harus meningkatkan kemampuan sistem mendeteksi fraud-nya ialah dengan diterbitkan peraturan Bank Indonesia (BI) yang mengharuskan semua perbankan secepatnya memiliki sistem manajemen fraud.
"Paling lambat pertengahan tahun 2023 harus punya semua. Makanya kami juga saat ini ekspansi ke bank bank pembangunan daerah (BPD) agar mereka bisa memiliki sistem sesuai aturan BI,"ucap Stephen.
Tak terbantahkan dari riset tahun 2020 lalu kawasan di Asia Pasific, Indonesia merupakan negara yang paling banyak menyumbang fraud ini, baru diikuti oleh Tiongkok dan Australia.
Rupa rupa fraud itu banyak, kejahatan digital ini bukan hanya menyasar lembaga keuangan tetapi juga para nasabah sendiri. Pelaku melakukan kejahatan cyber. Mereka menggunakan identitas palsu, sehingga menembus akun akun nasabah. Mereka juga menjebak nasabah untuk melakukan transaksi palsu.
Apabila lembaga perbankan tak meningkatkan manjemen sistem fraud-nya maka mereka akan dirugikan dan juga para nasabah sendiri. "Kami berupaya untuk memberikan keamanan dan kenyamanan untuk bertransaksi secara digital itu," papar Stephen.
Dia mengatakan GBG sendiri memiliki pusat data investigasi yang mememliki akses ke pusat data bersama, sehingga dari sana bisa terhubung ke lembaga lembaga negara termasuk Dinas Catatan Sipil, data perpajakan dan sebagainya.
"Dengan itu kami lebih cepat melakukan analisis terhadap suatu masalah atau transaksi. Dengan itu pula kami cepat mengatasi fraud ini," pungkas Stephen.
