SEMARANG - Pelaksanaan lelang jabatan efektif menangkal berbagai praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng). Praktik jual beli jabatan pernah terjadi di Pemprov Jateng sebelum Ganjar Pranowo menjabat gubernur.
"Dengan proses lelang jabatan itu, praktik jual beli jabatan saya babat habis. Saat ini, praktik semacam ini saya katakan sudah tidak ada. Orang-orang yang melakukan itu sudah tiarap semuanya," kata Ganjar, saat dihubungi melalui telepon dari Semarang, Kamis (1/8).
Ganjar mengaku saat awal masuk ke Pemprov Jateng, isu tentang praktik jual beli jabatan itu masih santer terdengar. Informasinya, siapa yang dekat dengan pejabat dan punya uang, mereka pasti menduduki jabatan strategis.
Bahkan, Gubernur mengaku menemui sendiri praktik jual beli jabatan itu tumbuh subur di Pemprov Jateng. Saat itu dan ada cerita seorang pejabat yang mengaku tim suksesnya, menekan pihak lain untuk memasukkan orang kepercayaannya ke dalam pemerintahan.
Ada pula oknum anggota Satpol Pamong Praja yang menjadi calo dengan menjanjikan dapat memasukkan orang ke lingkungan Pemprov Jateng. "Saat itu saya cari orang-orang ini. Setelah ketemu dan terkonfirmasi bahwa mereka melakukan pelanggaran, langsung saya pecat," katanya.
Sadar akan praktik tidak sehat itu, Gubernur Ganjar kemudian mencari cara untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi dan salah satu terobosan yang dilakukan adalah dengan melaksanakan lelang jabatan. SM/Ant/N-3