Kabupaten Lebak berhasil menduduki posisi ketiga tingkat nasional dalam kegiatan penilaian KB pascakelahiran.
LEBAK - Keluarga Berencana (KB) dinilai masih merupakan jalan terbaik untuk menekan angka kelahiran atau bertambahan penduduk. Namun, untuk saat ini, Kabupaten Lebak, masih terkendala dengan kurangnya tenaga penyuluh KB.
"Lebak masih kekurangan tenaga penyuluh lapang keluarga berencana, sehingga perlu dilakukan penambahan guna mendukung program kesejahteraan masyarakat," jelas Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Lebak, Tuti Nurasiah, yang dipantau Senin (12/12).
Saat ini hanya ada 96 tenaga Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB). Mereka harus melayani 340 desa dan lima kelurahan. Menurut Tuti, pemerintah pusat segera menambah kekurangan tenaga PLKB tersebut dengan menurunkan tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK).
Kekurangan tenaga PLKB, setiap tahun disampaikan kepada pemerintah daerah agar terpenuhi pelayanan KB. Wilayah Kabupaten Lebak ini bertopografi perbukitan dan pegunungan sehingga masih banyak desa-desa terpencil. "Kami mengapresiasi pemerintah yang akan mengangkat tenaga PLKB dari kader potensial untuk menutupi kekurangan tenaga tersebut," jelas Tuti.
Menurut dia, kekurangan tenaga PLKB terpaksa membuat satu petugas harus melayani dua sampai empat desa. Pelayanan satu petugas sepeti ini tentu tidak efektif dan efisien dalam melayani program KB. Karena itu, petugas PLKB bekerja keras dengan melayani secara optimal hingga ke desa-desa terpencil, meski kekurangan tenaga penyuluh.
Padahal, realisasi peserta KB sampai Oktober 2022 cukup bagus, mencapai 67,87 persen dari 300.816 pasangan usia subur (PUS) yang menjadi sasaran program tersebut. Lebih bangga lagi, kata dia, Kabupaten Lebak berhasil menduduki peringkat ketiga tingkat nasional dalam kegiatan penilaian KB pascakelahiran.
"Kami berharap kekurangan tenaga PLKB segera ditambah sehingga lebih efektif dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk," ujarnya. Tuti juga mengoptimalkan sosialisasi dan penyuluhan program KB mulai dari tingkat RT, RW, kecamatan, hingga kabupaten. "Semua lintas sektoral bekerja keras untuk menyukseskan program KB dalam upaya menekan ledakan penduduk," ujarnya.
Tuti menjelaskan minat masyarakat untuk mengikuti program KB di Kabupaten Lebak meningkat karena memiliki jaringan kemitraan hingga ke pelosok desa. "Kami yakin setiap tahun bisa menekan ledakan penduduk sekitar 1,58 persen dari jumlah penduduk Lebak sebanyak 1,3 juta," katanya.
Sementara itu, dua hari lalu, Deputi Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan BKKBN, Muh Rizal Martua Damanik, menggencarkan sosialisasi Air Susu Ibu (ASI) untuk mencegah stunting anak. "Pemanfaatan ASI ini harus mendapatkan dukungan keluarga agar anak sehat dan terhindar dari stunting," kata Rizal.
Dia juga minta Percepatan Penurunan Stunting (PPS) para penyuluh KB, Tim Pendamping Keluarga (TPK) serta Pengurus Tim Penggerak PKK tingkat kecamatan dan desa senantiasa mengedukasi masyarakat agar mendorong para ibu memberikan ASI anak-anaknya.
