Layanan daring penerbitan izin usaha dapat mempermudah pelaku usaha, mikro, kecil, dan menengah mengakses permodalan dan akan membuat iklim kemudahan usaha semakin baik.
JAKARTA - Pemerintah Kota Jakarta Pusat berharap layanan daring penerbitan izin usaha (online single submission/OSS) yang baru diluncurkan Presiden Joko Widodo, dapat mempermudah pelaku usaha, mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam mengakses permodalan.
Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi, mengatakan saat ini ada 60 persen pelaku UMKM di Jakarta Pusat yang tidak memenuhi persyaratan bank (bankable), sehingga mereka kesulitan untuk mendapatkan akses permodalan.
"Dengan adanya OSS ini, diharapkan UMKM jadi bankable, memiliki izin, sehingga mereka bisa akses permodalan," kata Irwandi.
Menurut Irwandi, banyak pelaku UMKM yang kesulitan mendapat akses permodalan dari bank karena persyaratan yang tidak bisa dipenuhi. Berbagai perizinan dapat dilayani melalui OSS, seperti izin mendirikan bangunan (IMB) hingga surat tanah yang dapat dijadikan sebagai jaminan untuk permodalan.
Sistem OSS itu diharapkan juga memudahkan pengusaha mikro hingga besar dalam mengurus perizinan. Melalui Sistem OSS tersebut, perizinan berusaha akan disesuaikan dengan tingkat risiko sehingga membuat iklim kemudahan berusaha di Indonesia semakin baik.
OSS berbasis risiko ini merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah (PP) 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, aturan turunan dari pelaksanaan Undang-Undang (UU) 11/2020.
PP 5/2021 menyebutkan bahwa terdapat 1.702 kegiatan usaha yang terdiri atas 1.349 klasifikasi bidang lapangan usaha (KBLI) yang siap menggunakan OSS berbasis risiko.
Melalui aplikasi ini, jenis perizinan pun akan disesuaikan dengan risikonya. Perizinan usaha skala besar harus menggunakan izin tertentu, usaha menengah sertifikat standar, sementara usaha kecil cukup mendaftar berupa nomor induk dari usaha.
Sistem Sederhana
Layanan sistem daring penerbitan izin usaha (online single submission/OSS) oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UP PTSP) Jakarta Pusat harus diiringi dengan pendampingan untuk para pelaku UMKM.
"Yang paling penting adalah pendampingan dari PTSP di OSS ini karena tidak semua UMKM mengerti bagaimana pendaftarannya secara online. PTSP harus bisa membuat masyarakat mengerti apa itu sistem OSS," kata Irwandi.
Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi menilai tidak semua pelaku usaha, apalagi yang berskala kecil memahami perizinan yang dibutuhkan dalam mendirikan usaha.
Oleh karena itu, Irwandi menyebutkan UP PTSP harus bisa menyediakan sistem yang sederhana bagi UMKM yang ingin mengajukan sistem perizinan secara daring.
UP PTSP selain memudahkan perizinan berbagai usaha juga harus memberikan fasilitas terhadap para pelaku UMKM agar terhubung dengan pihak-pihak terlibat sehingga bisa memperoleh izin secara aman dan cepat.
Layanan OSS ini diharapkan dapat memotong alur perizinan yang panjang sehingga berbagai perizinan untuk usaha dapat lebih mudah.
"OSS ini disebutkan oleh Presiden dan Kepala BKPM akan memiliki sistem yang alurnya lebih pendek. Hanya saja bagaimana OSS ini bisa dipahami masyarakat karena pada dasarnya kami ingin memudahkan perizinan berbagai usaha," kata Irwandi.
Presiden Joko Widodo sebelumnya meresmikan peluncuran Sistem OSS yang akan memudahkan pengusaha mikro hingga besar. Melalui Sistem OSS tersebut, perizinan berusaha akan disesuaikan dengan tingkat risiko sehingga membuat iklim kemudahan berusaha di Indonesia semakin baik.
Presiden memerintahkan kepada menteri, kepala lembaga, gubernur, bupati dan wali kota agar disiplin mengikuti kemudahan dalam OSS ini. Presiden menegaskan akan mengawasi langsung implementasi di lapangan.
