JAKARTA - Latihan militer Tiongkok di sekitar Taiwan ditujukan untuk melemahkan moral publik Taiwan sebelum serangan, Taipei mengklaim, seperti dikutip dari RT, Selasa (9/8).
Tiongkok menggunakan latihan militer skala besar di sekitar Taiwan untuk mempersiapkan invasi ke pulau yang telah memiliki permintahan sendiri, kata Menteri Luar Negeri Taipei Joseph Wu, Selasa.
"Tiongkok telah menggunakan latihan dan buku pedoman militernya untuk mempersiapkan invasi ke Taiwan," kata Wu dalam sebuah konferensi pers.
Beijing melakukan latihan militer skala besar dan meluncurkan rudal, melancarkan serangan siber, kampanye disinformasi, dan pemaksaan ekonomi untuk melemahkan moral publik Taiwan," tegas kata Wu.
Tiongkok menggelar latihan perang skala besar meliputi latihan menembak di enam area perairan di sekitar Taiwan minggu lalu sebagai respons atas kunjungan Pelosi ke Taiwan.
Menurut Menteri Wu, pada hari Senin latihan-latihan itu masih dilakukan di Selat Taiwan. Padahal, sebelumnya Beijing mengatakan akan menyelesaikan latihan pada Minggu.
"Maksud yang sebenarnya dari Tiongkok adalah mengubah status quo di Selat Taiwan dan seluruh kawasan," Wu mengklaim.
Wu melabeli latihan itu sebagai pelanggaran berat terhadap hak-hak Taiwan dan upaya Beijing mengambil alih kendali atas perairan di sekitar Taiwan dan Asia Pasifik.
Menteri Wu berbicara setelah Taipei menggelar latihan militer sendiri, simulasi pertahanan melawan serangan yang datang ke pulau itu.
Kementerian Pertahanan Tiongkok mengatakan pada Senin, bahwa militer melanjutkan latihannya di perairan dan wilayah udara di sekitar pulau Taiwan. Latihan terutama difokuskan pada operasi antikapal selam dan serangan udara hingga laut.
Kunjungan Pelosi minggu lalu memicu reaksi keras dari Beijing yang memandang pulau Taiwan sebagai bagian dari teritorinya. Seiring dengan latihan militer, Beijing juga memberlakukan pembatasan perdagangan kepada Taipei dan menjatuhkan sanksi terhadap Pelosi dan keluarganya.
Taiwan telah memiliki pemerintahan sendiri sejak 1949, namun tidak pernah mendeklarasikan kemerdekaannya dari Beijing secara resmi. AS secara resmi mengakui kebijakan Satu Tiongkok, namun memelihara hubungan tidak resmi yang kuat dengan Taiwan, menjual senjata ke pulau berpenduduk 23,5 juta jiwa itu, dan memberikan dukungan untuk kedaulatannya.
