JAKARTA - Pemerintah didorong menaikkan pelacakan kasus penularan Covid-19 varian Omivron pada tataran populasi menyusul transmisi lokal yang kian bertambah di Tanah Air. Usul ini disampaikan pakar ilmu kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Prof Tjandra Yoga Aditama, di Jakarta, (Rabu (12/1).
"Kasus Omicron terus meningkat baik secara global mupun Indonesia. Kita harapkan peningkatan kasus dapat dikendalikan," kata Tjandra Yoga Aditama. Mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara itu mengatakan, pengendalian Omicron dapat dimulai dengan pelacakan transmisi lokal melalui mencari sumber penularan.
"Bukan hanya mereka menularkan ke mana. Kalau tahu sumber awalnya, maka bisa dicek ke mana saja sumber awal itu sudah menularkan. Semuanya diisolasi," katanya. Berikutnya meningkatkan jumlah tes di level populasi untuk mendeteksi orang tanpa gejala (OTG) dan segera dilakukan isolasi pada fasilitas yang telah disediakan pemerintah.
"Karena banyak kasus OTG dan hanya ditemukan waktu tes, maka jumlah tes penduduk harus lebih ditingkatkan," katanya. Guru Besar Paru FKUI itu juga mendorong pengawasan pelaku perjalanan luar negeri harus terus diperketat.
Kemudian, melalui mekanisme Regulasi Kesehatan Internasional (Internasional Health Regulation (IHR) sampaikan informasi ke negara asal varian Omicron. Tujuannya agar juga dilakukan testing dan tracing dari kemungkinan sumber penular di negara tersebut.
Karena vaksin baru 43 persen penduduk dan (56 persen lansia belum divaksin secara lengkap), angka ini, menurut Tjandra, harus segera dikejar untuk divaksin semaksimal mungkin.
"Pemberian booster tentu baik dan segera dimanfaatkan oleh yang sudah mendapat kesempatan ini. Tetapi secara makro, pemberian booster jangan sampai mengorbankan upaya pemberian vaksin dua kali yang mutlak," katanya. Tjandra menambahkan, kesiapan pelayanan kesehatan dari primer, sekunder, dan tertier harus terus ditingkatkan. Selain itu, komunikasi risiko yang intensif agar protokol kesehatan dapat dilakukan lebih baik lagi.
"Data harus selalu updated dengan surveilans yang ketat, sehingga dinamika pengambilan keputusan publik dapat berdasar data real time, tepat, dan cepat," katanya.
