JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan kurikulum pendidikan nasional, khususnya sekolah menengah kejuruan (SMK), perlu perombakan besar-besaran. Kurikulum SMK harus mengikuti perkembangan zaman.
"Di SMK perlu perombakan besar karena guru di SMK kita 80 persen itu guru normatif, seperti guru PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan), Bahasa Indonesia, dan Agama. Harus skill yang diutamakan, latih anak kita untuk memperkuat skill mereka," kata Jokowi, di Jakarta, Rabu (29/11).
Pelajaran-pelajaran tersebut (PPKn, Bahasa Indonesia, dan Agama). kata dia, bukan tidak perlu, tetapi di SMK semestinya guru-gurunya mampu meng-upgrade skill (keterampilan) para siswanya.
Kepala Negara mengakui hal itu perlu waktu. Tetapi, pendidikan di Indonesia ke depan harus berubah total karena tantangan juga sudah berubah.
"Mestinya anak-anak kita dihadapkan pada tantangan yang ada bukan rutinitas ini terus, saya kira Mendikbud harus mulai mengubah itu. Based learning bagaimana mencari solusi bukan hafalan lagi karena dunia berubah," katanya.
Dalam kesempatan itu, Presiden kembali menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia dalam hal pendidikan terutama pendidikan vokasi kejuruan, training vokasi, dan politeknik. "Tiga hal ini harus kita kerjakan dalam waktu singkat, kita tidak punya waktu lagi," katanya.
Ketua Kompartemen Ketenagakerjaan Kadin, Bob Azam, mengatakan revitalisasi pendidikan vokasi yang pemerintah lakukan sebaiknya tidak hanya berfokus pada pem- benahan pendidikan di jenjang SMK.
"Perbaikan kurikulum akan memakan waktu lama, begitu juga sarana prasarana, mengingat alat-alat praktik untuk sekolah kejuruam harganya sangat mahal," jelas dia.
Kualitas Buruk
Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, mengakui bahwa kualitas 3.000 dari 13.000 SMK yang ada di Indonesia masih buruk. Untuk itu, pihaknya meminta daerah melalui dinas pendidikan untuk mengevaluasi penyelenggaraan SMK di daerah.
Muhadjir mengaku keterbatasan anggaran membuat pihaknya kesulitan mengendalikan kualitas SMK tersebut. Padahal di satu sisi, pemerintah menaruh fokus pembangunan pendidikan pada revitalisasi pendidikan kejuruan dan vokasi.
Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud, Hamid Muhammad, menambahkan, indikator kualitas SMK di antaranya dilihat dari tingkat kebekerjaan lulusan, bukan hanya jumlah peserta didik atau rombongan belajar. fdl/cit/E-3
