Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Warsito, memastikan pemerintah akan melakukan pembinaan terhadap pondok pesantren Al-Zaytun. Salah satunya bentuknya dengan penyelarasan kurikulum sesuai Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
JAKARTA - Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Warsito, memastikan pemerintah akan melakukan pembinaan terhadap pondok pesantren Al-Zaytun. Salah satunya bentuknya dengan penyelarasan kurikulum sesuai Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Pembinaan dilakukan melalui pembinaan kurikulum agar sejalan dengan Pancasila dan NKRI sebagaimana yang telah menjadi kewajiban masyarakat Indonesia," ujar Warsito, dalam keterangannya kepada awak media, di Jakarta, Jumat (4/8).
Dia menjamin, proses belajar mengajar di Pondok Pesantren Al-Zaytun akan tetap berjalan di tengah penetapan tersangka Panji Gumilang oleh pihak kepolisian. Menurutnya, secara teknis upaya pemulihan proses belajar mengajar di pesantren itu akan dibina oleh Kementerian Agama dengan didampingi Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta Bareskrim Polri.
"Tidak, santri tidak boleh ada yang berhenti dari pesantren karena persoalan ini. Maka kemudian penekanan kita adalah upaya pembinaan dan pendampingan kepada lembaga pendidikan di bawah Yayasan Al-Zaytun," tandasnya.
Seperti diketahui, Bareskrim Polri telah menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka penodaan agama. Penetapan dilakukan pada Selasa, 1 Agustus 2023 lalu setelah memalui proses gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik.
Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan HAM, Mahfud MD menyampaikan, Kementerian Agama diberi wewenang untuk melakukan asesmen terhadap pondok pesantren Al-Zaytun. Asesmen mencakup penyelenggaraan pendidikan dan tenaga pendidik.
"Warga pesantren jangan panik. Hak-haknya tetap akan diberikan dan dilindungi oleh konstitusi," ujar Mahfud.
Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, menyampaikan bahwa hak pendidikan para santri harus dijamin. Hal tersebut tidak boleh terganggu oleh proses penyelesaian kasus Panji Gumilang.
"Mengingat terdapat setidaknya 4.985 santri yang tengah menempuh pembelajaran di pesantren tersebut," ucapnya.
