JAKARTA - Hampir 20 tahun setelah Encep Nurjaman alias Hambali, terduga teroris asal Indonesia dan dua rekannya asal Malaysia diseret ke penjara militer Amerika Serikat (AS) di Guantanamo, proses pengadilan mereka berisiko mengalami penundaan karena ketiadaan penerjemah yang memenuhi syarat.
Masalah ini tidak hanya mempengaruhi proses hukum tetapi juga menggambarkan hambatan lain yang harus dibersihkan AS dalam menutup fasilitas di Kuba itu, yang dilihat dunia sebagai noda pada catatan hak asasi manusia Amerika, dua dekade setelah tahanan pertama dalam perang atas terorisme pasca tragedi 9/11 tiba di Teluk Guantanamo pada Januari 2002.
Dokumen pengadilan yang diterima BenarNews dalam kasus ketiga warga Asia Tenggara itu mengungkapkan kelangkaan penerjemah bahasa Melayu dan Bahasa Indonesia yang juga memenuhi persyaratan ketat keamanan AS.
Jaksa penuntut dalam kasus terhadap ketiga pria itu mengakui hal kelangkaan penerjemah yang memenuhi syarat untuk penugasan di Guantanamo. Sementara itu para pengacara tersangka mengatakan hal ini adalah "hambatan besar" bagi persidangan yang adil kepada klien mereka.
Kekhawatiran tentang kualitas dan keakuratan penerjemahan di persidangan terungkap dalam dakwaan Agustus lalu kepada warga Indonesia, Encep Nurjaman yang lebih dikenal sebagai Hambali, dan warga Malaysia Nazir bin Lep dan Farik bin Amin, yang menghadapi tuduhan dari AS terkait aksi terorisme di Indonesia pada 2002 dan 2003.
Pengacara mereka menghabiskan sebagian besar hari pertama dari dua hari sidang di ruang sidang Camp Justice di Pangkalan Angkatan Laut AS di Kuba mempermasalahkan para tersangka tidak memahami apa yang dikatakan tentang mereka.
Pada 19 Januari 2022, Hakim militer Hayes Larsen memerintahkan jaksa di Kantor Komisi Militer (OMC) untuk mengemukakan rencana pada 1 Februari untuk meningkatkan kualitas terjemahan dan menunjuk penerjemah tambahan sebelum sidang penjadwalan yang akan dimulai pada 28 Februari.
"Semua tim pembela menunjukkan bahwa mereka membutuhkan jaminan agar dapat menggunakan penerjemah yang disediakan pemerintah untuk komunikasi antara pengacara-klien," tulisnya.
Jaksa memenuhi tenggat waktu untuk menanggapi, tetapi gagal memenuhi perintah hakim.