Amerika Serikat (AS) terus mengeluarkan berbagai strategi demi tercapainya pengurangan emisi karbon. Kini, Departemen Transportasi AS mengungkapkan bahwa pihaknya akan memberikan dana mencapai USD6,4 miliar atau setara Rp91,5 triliun (asumsi kuris Rp14.300 per USD) selama lima tahun ke depan kepada sejumlah negara bagian untuk mendanai proyek-proyek yang mampu mengurangi emisi gas rumah kaca.

Program senilai USD6,4 miliar mengharuskan negara bagian untuk mengembangkan rencana untuk mengurangi emisi transportasi dan mendistribusikan uang melalui formula yang dikembangkan untuk pemerintah negara bagian dan lokal.

Proyek-proyek lain yang dapat didanai termasuk yang ditujukan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas dan strategi permintaan perjalanan, sistem pemberhentian truk dan elektrifikasi pelabuhan, proyek transportasi umum seperti koridor angkutan cepat bus atau jalur bus khusus, sistem transportasi cerdas berbasis infrastruktur, dan mengganti perangkat penerangan jalan dan kontrol lalu lintas dengan alternatif hemat energi.

"Transportasi adalah sektor yang paling banyak menyumbang emisi karbon dalam perekonomian AS, yang berarti transportasi harus menjadi bagian utama dari solusi," kata Menteri Transportasi Pete Buttigieg kepada wartawan, dikutip dari Reuters, Senin (25/4).

Sementara, para pejabat mengungkapkan, penetapan biaya kemacetan mungkin masih memerlukan persetujuan pemerintah. Departemen Perhubungan mengatakan usulan rencana penetapan biaya kemacetan Kota New York yang akan menggunakan tol untuk mengatur lalu lintas di pusat Manhattan akan menerima tinjauan lingkungan yang dipercepat, tetapi pemerintah federal belum bertindak.

Bulan lalu, seorang pejabat Otoritas Transportasi Metropolitan New York mengatakan bahwa badan tersebut mengharapkan persetujuan federal pada akhir 2022, yang akan memungkinkan tarif tol dimulai pada akhir 2023. New York akan menjadi kota besar AS pertama yang mengikuti London, yang mulai memungut biaya kemacetan pada kendaraan yang mengemudi ke pusat kota pada tahun 2003.

Pendanaan tersebut merupakan bagian dari tagihan infrastruktur senilai USD1 triliun yang disetujui oleh Kongres pada bulan November lalu. Adapun dana tersebut untuk membantu negara mendanai fasilitas jalan untuk pejalan kaki, pengendara sepeda, serta proyek yang mendukung penyebaran kendaraan bahan bakar alternatif.

Diketahui, transportasi menyumbang bagian terbesar dari emisi gas rumah kaca AS mencapai sekitar 27 persen pada tahun 2020. Pemerintah mengatakan meskipun berbagai hambatan masih dapat mencapai tujuan pengurangan emisi gas rumah kaca setidaknya 50 persen di bawah tingkat 2005 pada tahun 2030.

Baca Juga: