JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam penanganan virus korona (Covid-19).
Pandemi Covid-19 telah menciptakan kondisi krisis bagi Indonesia. Oleh karena itu, BPK mengambil sikap terkait risiko yang senantiasa timbul dalam setiap krisis.
"Bukti empiris menunjukkan bahwa krisis adalah sasaran empuk bagi para penumpang gelap yang melakukan kecurangan dengan memanfaatkan situasi kedaruratan," ujar Ketua BPK, Agung Firman Sampurna, dalam acara Kick Off Meeting Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dalam Pandemi, yang dibuka oleh Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (8/9).
Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam penanganan Covid-19 harus dilakukan secara menyeluruh. Hal itu untuk menjamin penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi dilakukan dalam tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan efektif.
Walaupun pemerintah telah melakukan pengawasan secara internal dalam tata kelola tersebut. Namun, kehadiran BPK dinilai penting sebagai mandat dalam Undang-Undang (UU).
"Skala masalah tata kelola yang dicakup dalam pemeriksaan ini nantinya begitu luas sehingga diistilahkan semesta pemeriksaan atau audit universe," terang Agung.
Ruang Fleksibilitas
Sementara itu, Presiden Joko Widodo meminta pemerintah diberikan ruang fleksibilitas dalam menjalankan roda pemerintahan di masa krisis yang diakibatkan pandemi Covid-19.
"Kita masih butuh waktu untuk lepas dari krisis ini. Pemerintah masih sangat membutuhkan fleksibilitas kerja dan kesederhanaan prosedur," kata Jokowi lewat kanal YouTuber Sekretariat Presiden.
Jokowi mengatakan, saat menangani pandemi Covid-19, pemerintah dituntut untuk bekerja ekstracepat sehingga tak boleh terjebak pada kerumitan prosedur yang ada.
Menurut Jokowi, di masa krisis kesehatan yang menyebabkan krisis ekonomi ini, yang utama bukanlah menjalankan prosedur, tetapi menyelamatkan masyarakat dari penularan Covid-19 dan kemiskinan.
Kendati demikian, Jokowi mengingatkan jajarannya agar menjalankan seluruh program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional secara transparan dan akuntabel, tanpa menghilangkan kecepatan.
Ia pun meminta para auditor BPK memiliki frekuensi yang sama dengan pemerintah dalam merespons situasi krisis ini. "Saya harap setiap pemeriksa memiliki frekuensi yang sama, untuk keutamaan kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa, dan kepentingan negara," kata Jokowi. fdl/uyo/P-4
