Pembiayaan ultramikro ini menyasar pengusaha segmen mikro yang membutuhkan pembiayaan di bawah 10 juta rupiah.
BOGOR - Pemerintah meluncurkan proyek percontohan pembiayaan kepada pelaku usaha sektor mikro yang tidak memiliki akses kredit dari perbankan atau segmen ultramikro, dengan sasaran 44 juta pelaku usaha di seluruh Indonesia. Total anggaran yang disiapkan untuk pembiayaan ultramikro pada tahun ini sebesar 1,5 triliun rupiah.
Peluncuran dilakukan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, di Desa Pasir Angin, Megamendung, Bogor, Jawa Barat, Senin (14/8). Dalam proyek percontohan itu, Kemenkeu bekerja sama dengan Kementerian Sosial, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika.
"Anggaran ini sudah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017, bekerja sama dengan empat kementerian lainnya. Jika terus efektif, kami akan bicarakan dengan DPR agar anggaran ultramikro tahun depan dapat diperbesar," kata Menkeu. Dia mengatakan pembiayaan ultramikro ini menyasar pengusaha segmen mikro yang membutuhkan pembiayaan di bawah 10 juta rupiah.
Dengan begitu, plafon maksimal pembiayaan ultramikro ini tidak dapat melebihi 10 juta rupiah. "Sedangkan yang di atas 10 juta rupiah sudah dibiayai oleh Kredit Usaha Rakyat (KUR). Ultramikro lebih menyasar pembiayaan yang sebesar dua juta rupiah, empat juta rupiah, sampai 10 juta rupiah," kata Menkeu.
Kepala Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Kemenkeu, Syahrir Ika, menjelaskan proyek percontohan ini akan diterapkan di 19 kabupaten/kota hingga akhir tahun ini, termasuk di Megamendung, Bogor. Kemenkeu akan menyalurkan pembiayaan melalui tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT Pegadaian, PT Bahana Ventura, PT Permodalan Nasional Madani (PNM).
Syahrir mengatakan PIP Kemenkeu menyalurkan fasilitas pembiayaan ultramikro kepada tiga BUMN tersebut dengan bunga di kisaran 2-4 persen per tahun. Syahrir berjanji pemerintah akan mengawasi tingkat bunga yang diberikan BUMN penyalur kepada pengusaha mikro agar tidak jauh melebihi bunga yang dipatok di 2-4 persen per tahun. "Kami akan awasi pelaksanaannya agar bunganya tidak tinggi," kata Syahrir.
Kurangi Kemiskinan
Di tempat terpisah, Menteri Koperasi dan UKM, AAGN Puspayoga, mengatakan pembiayaan ultramikro diyakini dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Sebab, sasaran pembiayaan tersebut usaha mikro yang selama ini belum terjangkau KUR. Sinergi lintas kementerian merupakan upaya pemerintah untuk mencapai pemerataan ekonomi masyarakat dengan inklusi keuangan, di antaranya dengan pembiayaan ultramikro.
"Program inklusi keuangan ini merupakan perwujudan tujuan utama pemerintah meningkatkan pemerataan kesejahteraan dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dinikmati oleh seluruh rakyat," jelas Puspayoga dalam acara Sinergi Kementerian Mengangkat Ekonomi Rakyat melalui Inklusi Keuangan, di Bojonegoro, Jawa Timur, Senin (14/8).
Saat ini, tingkat inklusi keuangan masih rendah sekitar 39 persen. Padahal, pemerintah menargetkan tingkat penetrasi layanan keuangan di masyarakat pada 2019 sebesar 75 persen.
bud/SB/Ant/E-10
