JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum ( KPU) menyiapkan Parkir Timur Senayan sebagai lokasi nonton bareng debat kedua pilpres. Nonton bareng itu bersifat terbuka bagi pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin maupun Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban, lokasi nonton bareng debat pilpres akan dibagi menjadi dua, antara pendukung paslon nomor urut 01 dan 02.
"Pendukung-pendukung yang nggak bisa masuk ruangan sudah kita siapkan nobar di Parkir Timur Senayan. Nanti, mereka akan dibagi dua kelompok," kata Ketua KPU, Arief Budiman, usai gladi kotor debat kedua pilpres di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Kamis (7/2).
Menurut Arief, lokasi nobar nantinya akan dilengkapi dengan proyektor hingga panggung kecil. "Silakan, bisa datang berapa banyak, perangkatnya sudah kami siapkan. Screen proyektor, panggung kecilnya sudah kami siapkan," kata dia.
Debat kedua pilpres akan digelar Minggu (17/2). Peserta debat adalah calon presiden. Tema yang diangkat energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. Debat akan diselenggarakan di Hotel Sultan, Jakarta. Empat stasiun televisi akan menyiarkan debat, yaitu RCTI, JTV, MNC TV, dan INews TV.
Sementara itu, untuk memperkuat materi debat kedua ini, KPU akan menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan panelis debat kedua pilpres, Jumat (2/8). Dalam FGD akan diundang sejumlah pihak terkait, seperti para pemerhati isu, NGO, dan tokoh-tokoh lain yang relevan dengan tema debat kedua.
"KPU merencanakan akan membuat FGD antara panelis dan para pihak untuk memperkaya panelis terkait dengan penguatan materi debat kedua," kata Wahyu, di Hotel Sultan.
FGD ini tidak akan melibatkan perwakilan pasangan capres-cawapres. Proses penyusunan pertanyaan debat harus dijamin kerahasiannya.
Delapan panelis debat kedua pilpres adalah Rektor ITS, Joni Hermana; Rektor IPB, Arif Satria; Direktur Eksekutif WALHI, Nur Hidayati; Ahli pertambangan ITB, Irwandy Arif; pakar energi UGM, Ahmad Agustiawan; pakar lingkungan Undip, Sudharto P Hadi; Sekretaris Jenderal Konsorsium Pengembangan Agraria (KPA), Dewi Kartika; pakar hukum lingkungan Unair, Suparto Wijoyo. rag/tri/P-4