Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia (SDM), Pendidikan dan Pelatihan dan Litbang KPU RI Parsadaan Harahap mengatakan meskipun tugas PPK dan PPS dengan masa jabatan singkat dibanding yang permanen, namun punya tanggung jawab besar dalam pelaksanaan Pemilu 2024 pada 14 Februari mendatang, bahkan bisa dinilai sangat menentukan suksesnya hari pelaksanaan pemilu.
KENDARI - Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia (SDM), Pendidikan dan Pelatihan dan Litbang KPU RI Parsadaan Harahap mengatakan meskipun tugas PPK dan PPS dengan masa jabatan singkat dibanding yang permanen, namun punya tanggung jawab besar dalam pelaksanaan Pemilu 2024 pada 14 Februari mendatang, bahkan bisa dinilai sangat menentukan suksesnya hari pelaksanaan pemilu.
"Lembaga ini bersifat hirarkis dan vertikal satu komando, satu regulasi, satu norma, satu visi misi serta satu cita-cita dalam rangka melaksanakan Pemilu yang demokratis di tahun 2024. Walaupun masa jabatannya mungkin singkat (adhoc) dibandingkan dengan yang permanen, namun tanggung jawab sesungguhnya sangat berat dan luar biasa," katanya saat melakukan kunjungan di kantor KPU Mubar, Kamis (18/1).
Parsadaan memaparkan dalam pelaksanaan Pemilu 2024 ada 11 tahapan dan puncaknya adalah 14 Februari 2024. Dari semua tahapan itu tulang punggung keberhasilannya ada di bada ad hoc.
"Ada teman-teman ad hoc di kecamatan, di desa/kelurahan dan juga nanti KPPS. Jadi, kami KPU RI tidak punya kewenangan apa-apa di hari H. Jadi, peran KPPS sangat besar sekali. Masa tugasnya hanya sebulan tapi tanggung jawabnya akan memberikan warna proses demokrasi di negara kita," katanya.
Ia mengingatkan apabila nantinya ada masalah maka masalah tersebut harus diselesaikan di level ad hoc. Ikutilah mekanisme penyelesaian masalah dalam hal ini melibatkan pengawas pemilu dan saksi peserta pemilu.
"Saya sebagai Korwil di Sultra tak mau ada masalah-masalah. Kalau ada tabungan masalah diselesaikan. Di era sekarang keterbukaan luar biasa. Semua saling mengawasi, tidak hanya pengawas resmi Bawaslu dan jajarannya tetapi ada juga pengawasan dari masyarakat, penggiat pemilu, LSM dan dari stakeholder. Ini semua kita dijadikan referensi untuk menyelesaikan masalah sesuai mekanisme dan regulasi yang ada," ujarnya.
Menurutnya, agar pelaksanaan pemilu 2024 badan ad hoc wajib mengikuti arahan pimpinan serta melaksanakan semua proses dengan baik. Badan ad hoc juga harus terus meningkatkan kemampuan seperti membaca aturan dan berdiskusi supaya pemilu dapat berjalan dengan baik.
"Sekali lagi pesan saya jaga soliditas, jaga profesionalitas untuk membangun kepercayaan publik, integritas modal penyelenggara. Sekecil apapun tetap menjaga integritas kita dan yang penting lagi jaga kesehatan," katanya.
Kedatangan Komisioner KPU RI Parsadaan Harahap di kantor KPU Mubar disambut dengan pertunjukan silat Muna, selanjutnya memberikan pengarahan kepada badan ad hoc se - Mubar dan agenda terakhir adalah meninjau logistik yang ada di gudang logistik KPU Mubar.
