KPU RI menggelar rekapitulasi penghitungan suara Pemilu tingkat nasional secara dua panel karena sudah ada delapan KPU provinsi yang hadir mengikuti rapat pleno terbuka.
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar rekapitulasi penghitungan suara secara dua panel pada hari ke-14 rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu 2024 tingkat nasional di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (12/3).
Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa sampai pukul 01.57 WIB sudah ada delapan KPU provinsi yang hadir untuk mengikuti rapat pleno terbuka. Oleh karena itu, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara nasional untuk pemilu di dalam negeri diadakan dalam dua panel.
"Sebagaimana dini hari tadi, kami sampaikan bahwa untuk hari ini dari pagi sampai nanti jam berapa kita sepakati, kita bagi dua panel," jelas Hasyim.
Ia menyebutkan untuk Panel A akan melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional pada KPU Provinsi DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Sulawesi Barat. Kemudian, untuk Panel B meliputi Provinsi Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Banten, dan Kalimantan Utara.
Hasyim pun meminta para saksi dari partai politik maupun pasangan calon dapat menyesuaikan diri. Sebab, apabila hanya ditempatkan dalam satu panel butuh waktu yang lama untuk menyelesaikan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional.
"Jadi, bapak ibu, saksi dari partai politik ataupun pasangan calon ataupun DPD dimohon menyesuaikan. Kalau semuanya ditempatkan di Panel A butuh waktu yang agak panjang ya, kalau kita bagi dua panel, masing-masing bisa melaksanakan rekap untuk empat provinsi," ujarnya.
Berdasarkan rekapitulasi nasional per Sabtu (9/3) hingga Selasa (12/3) pukul 02.00 WIB, KPU RI telah mengesahkan perolehan suara Pilpres pada sembilan provinsi di tingkat nasional; yakni Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Bali, Lampung, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, dan Jawa Tengah.
Berjalan Lancar
Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengungkapkan bahwa pemungutan suara ulang (PSU) di Kuala Lumpur, Malaysia, berjalan dengan lancar, tetapi terdapat sejumlah catatan seperti adanya intimidasi dari pemilih.
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menjelaskan salah satu catatan dalam PSU Kuala Lumpur adalah adanya intimidasi yang dilakukan pemilih yang terdaftar sebagai Daftar Pemilih Khusus (DPK) terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) serta Pengawas Tempat Pemungutan Suara/Kotak Suara Keliling (TPS/KSK).
"Kasus tersebut terjadi di KSK 039 di wilayah Klang. Intimidasi yang dilakukan tidak hanya disebabkan oleh ketidaksabaran pemilih, namun juga karena pemilih yang tidak terima ditegur oleh pengawas dan KPPS ketika diketahui melanggar ketentuan," kata Bagja dalam keterangan yang diterima di Jakarta, kemarin.
Bagja lantas menjelaskan beberapa pemilih itu ditegur karena memotret kertas suara yang sudah dicoblos, mengarahkan pemilih untuk memilih salah satu kandidat di area KSK, mengintip pemilih lain ketika mencoblos, hingga mengganggu keamanan.
Oleh sebab itu, Bagja mengungkapkan bahwa Bawaslu akan bertindak terhadap pemilih yang melanggar di PSU Kuala Lumpur. Bahkan, lanjut dia, ia akan mengumpulkan sejumlah bukti. "Kami juga mengantongi beberapa terduga yang melakukan intimidasi, dan kami akan sampaikan ke Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) untuk dilakukan penegakan hukum agar menjadi evaluasi dan juga menjadi perhatian masyarakat yang ingin melakukan intimidasi terhadap penyelenggara pemilu ke depan," ujarnya.
Sementara itu, Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty mengatakan bahwa dalam PSU Kuala Lumpur terdapat sejumlah pemilih DPK yang emosi terhadap penyelenggara karena keberatan untuk menunggu satu jam sebelum waktu pencoblosan berakhir, seperti yang terjadi di KSK 020, 102, dan 103.
"Secara substansi adalah kerepotan mengarahkan pemilih DPK yang ingin dilayani lebih awal. Padahal, kami punya kepentingan agar yang DPT (Daftar Pemilih Tetap) tidak kehabisan surat suara," kata Lolly.
