Pemilih pemula harus diberikan pemahaman tentang teknis Pemilu 2024 mulai dari tata cara hingga mengenal calon yang akan dipilih.
JAKARTA - Untuk sosialisasi teknis Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menggandeng Dinas Pendidikan (disdik). Sosialisasi diberikan kepada siswa sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat. "Kami minta difasilitasi untuk bisa sosialisasi di sekolah atau tempat strategis supaya bisa menjangkau pemilih pemula," kata Ketua KPU DKI, Wahyu Dinata, Senin (19/6).
Menurut Wahyu, para pemilih pemula harus diberikan pemahaman tentang teknis Pemilu 2024 mulai dari tata cara hingga mengenal calon yang akan dipilih. Tidak hanya itu, para siswa juga harus diberikan pemahaman tentang seberapa penting suara yang mereka miliki dalam menentukan pemimpin.
Murid juga harus diberikan pemahaman tentang bahaya terjebak dalam isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) di tengah Pemilu 2024 karena dapat memicu perpecahan. "Pemahaman tentang menggunakan hak suara sangat penting," jelas dia.
Dengan sosialisasi maksimal, Wahyu yakin angka golongan putih (golput) dari kalangan pelajar bisa berkurang. Tidak hanya kepada kalangan siswa, KPU juga akan meningkatkan sosialisasi di kalangan yang sulit dijangkau seperti kawasan perumahan atau penghuni apartemen.
Beberapa upaya di antaranya mendirikan posko pelayanan informasi pemilu di beberapa apartemen atau perumahan. Namun demikian, dia belum bisa memastikan kapan posko tersebut akan berdiri. "Kalau apartemen mau mengundang kami untuk sosialisasi secara langsung, pasti kami siapuntuk hadir," jelas dia.
Sebelumnya, pemerintah kota di setiap wilayah sudah memetakan sekolah yang layak didatangi KPU untuk sosialisasi Pemilu 2024, salah satunya di Jakarta Barat. Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat II, Junaedi, mengatakan sudah mendata sekolah yang akan disambangi KPU Jakarta Barat.
"SMA negeri ada delapan dan SMK ada empat. Kita prioritaskan sekolah negeri dulu," kata Junaedi. Lebih jauh, Junaedi berharap bisa menyosialisasikan Pemilu 2024 ke seluruh sekolah Jakarta Barat. "Kita tergantung pada KPU. Kalau di wilayah, total SMA negeri ada 59, SMK 53. Kita siap dampingi," tadasnya.
Gudang Logistik
Sementara itu, KPU Jakarta tengah mengincar aset Pemerintah Provinsi DKI untuk dijadikan gudang logistik Pemilu 2024. "Aset pemda mungkin bisa dimaksimalkan sebagai gudang logistik," kata Wahyu Dinata. Wahyu mengatakan memang memerlukan tempat khusus untuk menyimpan logistik. Luas tempat yang dibutuhkan pun cukup besar sehingga diperkirakan memerlukan lebih dari satu lokasi untuk menyimpan logistik pemilu tersebut.
"Setidaknya kami membutuhkan 8.000 meter persegi. Itu bisa jadi dalam satu tempat atau bisa ditampung di beberapa tempat," katanya. Kebutuhan lokasi penyimpanan logistik, lanjut Wahyu, sudah disampaikan ke Pemprov DKI dalam pertemuan kemarin.
Pemprov DKI, kata Wahyu, sudah memberikan informasi terkait beberapa tempat yang bisa digunakan sebagai gudang untuk menampung logistik pemilu. Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) sudah memberi masukan. Kesbangpol memiliki gedung di setiap kota/kabupaten.
Karena itu, dia terus berkoordinasi dengan jajaran Pemprov terkait rencana pemakaian aset tersebut. Diharapkan secepatnya terjadi kesepahaman sehingga mempercepat mencari solusi salah satu keperluan KPU.
