BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyusun sejumlah agenda aksi pencegahan korupsi 2018. Penyusunan dengan melibatkan sejumlah organisasi perangkat dinas (OPD) yang terkait penataan sumber daya manusia dan sumber daya alam.
"Agenda rapat antara Pemprov Jabar dan KPK ini lanjutan rapat kami semalam dengan Gubernur terkait sembilan area yang akan menjadi titik koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi," kata Sekretaris Daerah Provinsi Jabar, Iwa Karniwa, seusai rakor supervisi pencegahan korupsi, di Kota Bandung, Selasa (6/2).
Iwa mengatakan berdasarkan hasil koordinasi dengan KPK, ada sembilan area mengerucut pada pencegahan di empat area, yakni proses penyusunan anggaran, perizinan, belanja barang dan jasa, serta penguatan pencegahan di sektor SDA yang sudah berjalan. Mengenai anggaran, mulai 2019 akan terintegrasi dari mulai Musrenbang daerah, wilayah sampai provinsi. Nanti masuk juga RKPD online.
tgh/N-3
