Otorita IKN tetap memperhatikan dan melindungi hak masyarakat di sekitar kawasan Kota Nusantara.
PENAJAM PASER UTARA - Investasi yang masuk pada peletakan batu pertama tanda dimulainya pembangunan fisik baru tahap lima di Ibu Kota Nusantara (IKN) mencapai lebih kurang 49,6 triliun rupiah. Pembangunan terus berlanjut dan Kota Nusantara akan berkembang pesat.
"Pembangunan Kota Nusantara akan terus berlanjut," ujar Deputi bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Alimuddin, di Penajam, Sabtu (16/3).
Seperti dikutip dari Antara, peletakan batu pertama tanda dimulainya pembangunan fisik baru Ibu Kota masa depan Indonesia yang dibangun di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur itu, saat ini sudah tahap lima yang dilakukan pada 29 Februari dan 1 Maret 2024.
Investasi di Ibu Kota masa depan Indonesia dalam kurun waktu enam bulan mencapai lebih kurang 50 triliun rupiah, yang terhitung mulai periode September 2023 sampai dengan Februari 2024.
"Peletakan batu pertama tanda dimulainya pembangunan fisik baru di Kota Nusantara tahap enam akan dilakukan pada Maret 2024," katanya.
"Peletakan batu pertama tanda dimulainya pembangunan fisik baru itu, menunjukkan Ibu Kota negara baru Indonesia akan terus berkembang," tambahnya.
Lindungi Masyarakat
OIKN tetap memperhatikan dan melindungi hak masyarakat di sekitar kawasan Kota Nusantara, kata dia, apabila harus tergusur karena proyek pembangunan Ibu Kota masa depan Indonesia akan dilakukan relokasi sesuai aturan.
Pemerintah pusat mengedepankan tata cara pembebasan lahan sesuai peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2023.
Sejumlah opsi diberikan kepada masyarakat apabila pembebasan lahan tetap harus dilakukan, yakni penggantian uang, penggantian lahan, permukiman kembali (resettlement), kepemilikan saham, dan bentuk lainnya.
Alimuddin mengatakan setiap warga negara wajib mendukung kebijakan negara tanpa menghilangkan hak sebagai warna negara, jadi hak masyarakat tetap dilindungi dan tidak ada penggusuran semena-mena dalam pembangunan Ibu Kota negara baru Indonesia.
Sebelumnya disampaikan penyediaan lahan untuk investasi di IKN, segera dipercepat. Percepatan tersebut disampaikan setelah pemerintah menerima banyak keluhan dari para investor tentang kecepatan investasi di IKN.
Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan agar lahan bagi investor segera ditetapkan statusnya dengan sistem jual beli.
"Tadi saran dari Menteri Investasi, yang juga disepakati oleh Bapak Presiden, agar tanahnya dijual (kepada investor), harganya ditetapkan oleh Otorita IKN," kata Basuki.
Namun, Presiden Jokowi menggarisbawahi agar proses percepatan penyediaan lahan bagi investasi di IKN tidak melanggar aturan.
"Itu tadi kalimat Presiden: kerja cepat, tidak melanggar aturan. Presiden sendiri yang akan memonitor proses ini ke depan," tutur Basuki.
Presiden Jokowi memerintahkan untuk disediakan desk khusus untuk pengaduan investor serta disiapkan penanggung jawab (person in charge/PIC) untuk berkomunikasi intensif dengan para investor.
"Jadi, apakah satu PIC untuk (menangani) satu investor atau lima investor atau bahkan 10 investor, sehingga investor bisa berkomunikasi intensif dengan pejabat IKN yang ditunjuk sebagai PIC itu," kata Basuki.
Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono, mengatakan nilai investasi di IKN mendekati 49,6 triliun rupiah dengan 32 institusi yang sudah melaksanakan groundbreaking pembangunan proyek mereka.
"Tentu kita akan melanjutkan apa yang sudah di-groundbreaking itu untuk diwujudkan sesegera mungkin. Itu tadi yang kita lihat bahwa investasi ini perlu segera direalisasikan di lapangan sehingga nantinya satu ekosistem yang menyeluruh di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, yang bisa menjadi model untuk pengembangan IKN selanjutnya," kata Bambang.
