SEOUL - Korea Selatan (Korsel) pada Selasa (13/9) memperingatkan bahwa Korea Utara (Korut) hanya akan menghancurkan dirinya sendiri jika berencana menggunakan senjata nuklir.
Seoul mengeluarkan pernyataan tersebut menyusul diloloskannya sebuah legislasi oleh parlemen Korut baru-baru ini yang memungkinkan negara itu menggunakan senjata nuklir jika kepemimpinan negara itu menghadapi serangan yang segera, atau jika ditujukan untuk mencegah kemungkinan rakyatnya terkena bencana.
Lebih jauh Seoul mengatakan, langkah Pyongyang ini hanya akan mendorong Korsel dan Amerika Serikat (AS) meningkatkan kemampuan militer bersama mereka.
Peringatan Seoul dapat membuat marah Korut dan semakin memperdalam permusuhan di antara mereka, karena Seoul biasanya menghindari bahasa yang keras mengenai Pyongyang untuk menghindari ketegangan di Semenanjung Korea.
Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Selasa (13/9), mengatakan, pihaknya yakin undang-undang Korut itu ditujukan untuk memamerkan secara terbuka persenjataan nuklirnya sambil menyatakan niatnya untuk tidak menyerahkan senjata pemusnah massalnya itu.
"Undang-undang semacam itu hanya akan memperdalam isolasi internasional Pyongyang dan memaksa Seoul dan Washington DC untuk mengambil tindakan," kata juru bicara Kementerian Pertahanan Korsel, Moon Hong Sik, kepada wartawan.
Persyaratan penggunaan senjata nuklir yang longgar menyebabkan kekhawatiran bahwa itu sebagian besar dimaksudkan untuk mendapatkan dasar hukum bagi penggunaan senjata nuklirnya terlebih dahulu untuk mengintimidasi para pesaingnya agar membuat konsesi di tengah diplomasi yang telah lama terhenti mengenai gudang senjatanya.
Pada pertemuan parlemen, pemimpin Korut, Kim Jong-un, mengatakan dalam pidatonya bahwa negaranya tidak akan pernah meninggalkan senjata nuklirnya yang dibutuhkan untuk mengatasi ancaman AS. Ia menuduh AS berusaha melemahkan pertahanan Korut dan akhirnya meruntuhkan pemerintahannya.
Kim telah melakukan serangkaian tes senjata tahun ini, termasuk uji coba sejumlah misil balistik berkemampuan nuklir yang dapat menarget daratan AS dan Korsel. Selama berbulan-bulan, para pejabat AS dan Korsel mengatakan Korut juga dapat melakukan uji coba nuklir pertamanya dalam lima tahun.
Sejak menjabat pada Mei, pemerintah konservatif baru Korsel yang dipimpin oleh Presiden Yoon Suk Yeol, mengatakan akan mengambil sikap lebih keras terhadap provokasi Korut, tetapi juga menawarkan rencana dukungan besar-besaran jika Korut melakukan denuklirisasi. Korut secara blak-blakan menolak tawaran bantuan untuk perlucutan senjata itu dan melontarkan penghinaan kasar terhadap pemerintah Yoon. VoA/I-1
