Rancangan resolusi pembekuan aset Kim Jong–un ini sudah diedarkan di antara anggota Dewan Keamanan PBB.
Seoul - Perdana Menteri Korea Selatan (Korsel) Lee Nak-yon khawatir pemimpin Korea Utara ( Korut), Kim Jongun kembali meluncurkan rudal balistik antarbenua (ICBM) pada 9 September mendatang bersamaan dengan hari peringatan berdirinya Republik Korut.
"Langkah khusus diperlukan segera untuk menghentikan kesembronoan mereka. Situasi ini sangat genting. Tampaknya tidak banyak waktu tersisa sebelum Korea Utara mencapai persenjataan nuklirnya secara lengkap," ucap PM Lee dalam rapat dengan Menteri Pertahanan Korsel, di Seoul, Kamis (7/9).
Pada Juli lalu, Korut menguji coba rudal rudal ICBM miliknya, atau yang juga disebut Hwasong-14. Kedua rudal ICBM itu ditembakkan dengan lintasan yang tajam dan tinggi, atau bukan lintasan standar.
Hal ini sengaja dilakukan Korut demi mencegah rudal-rudal itu melewati wilayah negara lain. Rudal ICBM buatan Korut yang tergolong rudal jarak jauh, dilaporkan memiliki jangkauan hingga 10 ribu kilometer.
Otoritas Korut sebelumnya mengklaim rudal ICBM buatannya mampu menjangkau daratan Amerika Serikat (AS). Informasi dari Badan Intelijen Nasional Korsel (NIS), awal pekan ini, juga menyebutkan dugaan Korut akan meluncurkan rudal ICBM lagi dalam waktu dekat.
Sementara itu, di tengah ancaman rudal Korut di kawasan Semenanjung Korea, sistem pertahanan rudal AS atau Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) tiba di pangkalan militer Korsel.
Seoul memasang empat peluncur yang tersisa dari Sistem Pertahanan Udara di Ketinggian itu di bekas lapangan golf di kawasan selatan kota itu, Kamis (7/9). Sebelumnya dua peluncur anti-serangan rudal telah terpasang. Kehadiran sistem pertahanan rudal AS ini memicu aksi protes dari ratusan warga Korsel.
"Lebih dari 30 orang terluka ketika sekitar delapan ribu polisi Korea Selatan membubarkan blokade dari 300 penduduk desa dan kelompok sipil yang menentang penyebaran sistem THAAD," kata seorang petugas pemadam kebakaran.
Sudah Diedarkan
Di tempat terpisah, AS mengusulkan pembekuan aset pribadi pemimpin Korut, Kim Jong-un dan larangan pasokan minyak serta serangkaian sanksi baru lain terhadap Korea Utara.
Rancangan resolusi ini sudah diedarkan di antara anggota Dewan Keamanan PBB menyusul uji coba keenam nuklir Korea Utara dan peluncuran rudal yang terus berulang. Tiongkok dan Russia diperkirakan akan menentang sanksi-sanksi lanjutan tersebut.
Rancangan proposal AS menyerukan larangan total atas berbagai produk minyak ke Korea Utara dan larangan ekspor industri tekstil lainnya. Rancangan resolusi tersebut juga meliputi usulan pembekuan aset Kim dan pemerintah Korea Utara, serta menerapkan larangan perjalanan terhadapnya dan pejabat senior lainnya.
Para pekerja Korea Utara juga dilarang bekerja di luar negeri. Kiriman uang dari pekerja di luar negeri dan ekspor tekstil adalah dua dari sumber pendapatan utama Korea Utara yang masih tersisa. Namun, AS diperkirakan akan menghadapi tantangan dari Tiongkok dan Russia, keduanya memasok minyak ke Korea Utara dan memiliki hak veto di Dewan Keamanan.
Sementara itu, Presiden Tiongkok, Xi Jinping, dan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, bercakap melalui telepon membicarakan krisis di Semenanjung Korea, Rabu (6/9) waktu setempat. Presiden Trump mengharapkan Tiongkok sebagai negara tetangga Korut turut membantu mengatasi krisis nuklir di Semenanjung itu.
Dalam percakapan tersebut, Xi menyinggung pentingnya kunjungan kenegaraan Trump ke Tiongkok sebelum akhir tahun ini. Kunjungan Trump itu merupakan balasan atas kunjungan kenegaraan Xi ke AS pada awal bulan April lalu. Pada saat itu kedua kepala negara juga membahas krisis Semenanjung. Rtr/SB/P-4
