SEOUL - Kementerian Luar Negeri Korea Selatan (Korsel), pada Sabtu (6/4), mengatakan Menteri Luar Negeri Korea Selatan telah membahas mekanisme pemantauan baru terhadap potensi ancaman Korea Utara dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau North Atlantic Treaty Organization (NATO).

Pembicaraan tersebut berlangsung antara Menteri Luar Negeri Cho Tae-yul dan Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg ketika Cho mengunjungi Brussels untuk pertemuan para menteri luar negeri NATO, awal pekan ini.

Dalam pertemuan tersebut, Cho menyampaikan pemerintah bekerja sama dengan negara-negara sahabat untuk menyusun mekanisme pemantauan baru terhadap Korea Utara setelah Dewan Keamanan PBB gagal memperpanjang mandat panel ahli yang memantau penegakan sanksi terhadap Korea Utara.

Seperti dikutip dari Antara, Cho juga menyerukan kerja sama NATO ketika ia menjelaskan upaya diplomatik pemerintah yang sedang berlangsung untuk mengadakan pertemuan majelis umum PBB guna mengecam Russia karena memveto perpanjangan pengawasan panel ahli tersebut.

Sebagai tanggapan, Stoltenberg menyetujui perlunya upaya bersama oleh komunitas internasional terhadap kerja sama militer antara Korea Utara dan Russia. Ia juga menyatakan dukungan berkelanjutan terhadap upaya Korea Selatan untuk membangun perdamaian berkelanjutan di Semenanjung Korea.

Keamanan Siber

Tak hanya itu, Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menuturkan Cho dan Stoltenberg turut membahas kerja sama bilateral di berbagai bidang seperti keamanan siber dan industri pertahanan.

Sebelumnya, Dewan Keamanan PBB (DK PBB) gagal mengadopsi resolusi baru untuk memperpanjang mandat panel ahli yang bertugas memantau penegakan sanksi tahunan terhadap Korea Utara.

Hasil pemungutan suara di dewan yang beranggotakan 15 orang yang berlangsung pada Kamis (28/3) di Washington itu terdiri dari 13 negara memberikan suara mendukung resolusi, Russia menggunakan hak veto, dan Tiongkok abstain.

Baca Juga: