Menanggapi pemogokan ribuan dokter magang yang telah berlangsung lebih dari dua pekan, Presiden Korsel menegaskan bahwa ia akan mengambil tindakan tegas.
SEOUL - Presiden Korea Selatan (Korsel), Yoon Suk-yeol, pada Rabu (6/3) berjanji untuk menanggapi dengan tegas pemogokan ribuan dokter magang yang telah berlangsung lebih dari dua pekan dan menolak perintah untuk kembali bekerja.
Yoon menyampaikan pernyataan tersebut dalam rapat Kabinet di kompleks pemerintahan di Sejong, 113 kilometer selatan Seoul, di tengah tidak adanya tanda-tanda solusi dalam situasi buntu rencana pemerintah untuk meningkatkan penerimaan sekolah kedokteran sebanyak 2.000 orang, mulai tahun depan.
"Tindakan kolektif para dokter adalah tindakan mengabaikan tugas sendiri dan menggoyahkan pondasi liberalisme dan supremasi hukum. Aksi kolektif ilegal yang menyandera nyawa masyarakat hanya dapat ditanggapi secara tegas sesuai dengan hukum dan prinsip," kata Presiden Yoon.
Pemerintah Korsel pun telah mulai mengambil langkah-langkah untuk menangguhkan izin medis ribuan dokter magang dan dokter residen yang melakukan aksi mogok kerja, meskipun pemerintah berjanji tidak akan meminta pertanggungjawaban mereka jika mereka kembali bekerja pada Kamis (29/2) lalu.
Yoon mengatakan pemerintah akan mengumpulkan kekuatan di seluruh kementerian dan memobilisasi semua sumber daya yang ada untuk memastikan pemogokan itu tidak mengancam kehidupan masyarakat, atau menciptakan kesenjangan dalam layanan medis.
Kabinet Korsel akan menyetujui dana cadangan sebesar 128,5 miliar won untuk membantu menstabilkan operasi perawatan darurat melalui penugasan staf medis ke layanan medis penting, dan kompensasi bagi mereka yang tetap berdedikasi pada pekerjaan mereka.
Penyidikan
Sementara itu aparat polisi Korsel telah memanggil lima mantan pejabat dan pejabat aktif dari Asosiasi Dokter Korea (KMA) untuk dimintai keterangan terkait aksi kolektif yang sedang berlangsung oleh dokter magang.
Unit penyelidikan kejahatan publik di Badan Kepolisian Metropolitan Seoul telah memanggil Joo Su-ho, juru bicara dari komite darurat KMA untuk dimintai keterangan pada Rabu (6/3) pagi.
Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Korea telah mengajukan pengaduan kepada polisi terhadap lima pejabat tersebut atas beberapa tuduhan, termasuk pelanggaran hukum medis dan upaya penghalangan.
Penyelidik akan melakukan penggeledahan di kantor-kantor lima pejabat dan komite darurat KMA untuk mengumpulkan bukti dan melarang pejabat tersebut meninggalkan negara. Ant/Yonhap/KBS/I-1
