SEOUL - Pemerintah Korea Selatan pada Selasa (5/3) mulai memberi tahu para dokter peserta pelatihan yang mogok bahwa izin medis mereka akan ditangguhkan, hukuman bagi petugas medis yang keluar dari rumah sakit untuk melakukan aksi protes terhadap reformasi pelatihan.
Ribuan dokter junior mengundurkan diri dan berhenti bekerja dua minggu lalu untuk memprotes peningkatan penerimaan sekolah kedokteran mulai tahun depan. Kebijakan yang menurut pemerintah dimaksudkan untuk membantu memerangi kekurangan petugas medis dan memenuhi kebutuhan warga lansia.
Para peserta pelatihan yang melakukan aksi mogok ini telah melanggar batas waktu yang ditetapkan pemerintah pada tanggal 29 Februari untuk kembali bekerja atau menghadapi tindakan hukum, termasuk kemungkinan ditangkap atau ditangguhkan izin medis mereka.
Pemerintah telah mengidentifikasi sekitar 7.800 dokter junior yang menentang perintah kembali bekerja, dan para pejabat akan mengirimi pemberitahuan tentang penangguhan izin mereka mulai Selasa, kata Wakil Menteri Kesehatan Kedua Park Min-soo pada konferensi pers.
"Segera setelah pelanggaran terhadap perintah kembali bekerja terkonfirmasi, kami akan mengirimkan pemberitahuan terlebih dahulu mengenai tindakan administratif mulai hari ini," kata Park, mengacu pada penangguhan izin.
Meskipun ada peringatan mengenai sanksi penangguhan tersebut, dokter-dokter junior yang melakukan mogok kerja belum kembali bekerja dalam skala yang signifikan, menurut data pemerintah.
Hingga Senin (4/3), hampir 9.000 dokter peserta pelatihan masih melakukan aksi mogok, kata Park, angka yang tidak berubah secara signifikan selama dua minggu terakhir.
"Pemerintah akan merespons sesuai dengan hukum dan prinsip, untuk menjaga agar tindakan yang mengancam nyawa dan kesehatan masyarakat tidak terulang kembali," kata Park.
Aksi mogok kerja massal telah berdampak buruk pada rumah sakit, perawatan dan tindakan operasi pasien dibatalkan, sehingga mendorong pemerintah untuk meningkatkan kewaspadaan kesehatan masyarakat ke tingkat tertinggi.
Sekitar setengah dari operasi yang dijadwalkan di beberapa rumah sakit besar dibatalkan sejak minggu lalu, menurut kementerian kesehatan.
Berdasarkan undang-undang Korea Selatan, dokter dilarang melakukan aksi mogok, dan pemerintah telah meminta polisi menyelidiki orang-orang yang terkait dengan aksi mogok tersebut.
Pemerintah berupaya untuk menerima 2.000 siswa lagi di sekolah kedokteran setiap tahunnya mulai tahun depan, untuk mengatasi rasio dokter terhadap populasi terendah di antara negara-negara maju.
Wakil Menteri Park mengatakan perguruan tinggi kedokteran telah mengajukan penambahan 3.401 mahasiswa pada tahun depan, angka yang menurutnya membenarkan rencana tersebut.
"Ini menegaskan kembali kapasitas peningkatan mulai tahun depan jauh melebihi 2.000", ujarnya.
Para dokter khawatir reformasi ini akan mengikis kualitas layanan dan pendidikan kedokteran, namun para pendukungnya menuduh para petugas medis berusaha menjaga gaji dan status sosial mereka.
