JAKARTA- Kondisi ekonomi dan politik pada 2024 diharaplam relatif stabil karena tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah sangat tinggi. Tinginya kepercayaan publik itu menciptakan stabilitas di berbagai bidang, terutama bidang sosial, ekonomi, dan politik.
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya saat menjadi pembicara dalam acara Hana Bank Economic Outlook 2024 di Jakarta, baru-baru ini.
"Saya kira, stabilitas nasional saat ini terjaga dengan baik. Pasca pandemi, tren pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga, oleh karena itu masyarakat juga menilai kondisi saat ini baik-baik saja," kata Yunarto dalam even tahunan bertajuk "Economic Growth Projection, Beyond The Election".
Hal yang baik dalam indikator ekonomi makro adalah inflasi yang terkendali, sehingga meningkatkan antusias masyarakat untuk kembali berusaha.
Direktur Bisnis Hana Bank, Geoffry Nugraha dalam kesempatan itu mengatakan di tengah pemulihan ekonomi global, Indonesia sudah siap memasuki tahun politik. Bertepatan dengan itu, kepemimpinan beberapa Pemerintah daerah maupun pusat sudah berakhir, sehingga bersiap untuk menuju Pemilu serentak di tanah air.
"Tahun politik akan diwarnai dengan banyak ketidakpastian, sehingga perlu kejelian melihat berbagai tantangan perekonomian global di masa depan sebagai peluang yang baik," katanya.
Sementara itu, Chief Economist Trimegah Securities, Fakhrul Fulvian mengatakan banyak tantangan yang muncul menjelang akhir 2023 hingga awal 2024. Tantangan yang paling menonjol terutama terus meningkatnya suku bunga global. Sedangkan perekonomian dalam negeri akan ditentukan oleh penerapan kebijakan tersebut, pelaksanaan pemilu dan kelanjutan reformasi struktural.
"Kita harus menjaga optimisme, namun tetap waspada terhadap tantangan yang mungkin terjadi," kata Fakhrul.
Perebutan Likuiditas
Pada kesempatan lain, pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia (UI), Eugenia Mardanugraha mengatakan, kenaikan suku bunga global makan memicu terjadinya perebutan likuiditas antar negara.
"Pemerintah harus menghitung dengan cermat berapa modal perintah dan swasta yang dapat digunakan dan dimana modal tersebut berada," ungkapnya.
Walaupun banyak modal milik pengusaha Indonesia yang ditempatkan di luar negeri, tetapi perlu upaya serius Pemerintah menarik penempatannya ke dalam negeri. Upaya tersebut dengan membangun sistem keuangan yang kuat dan aman, menaikkan suku bunga agar lebih menarik dan kompetitif serta menawarkan insentif agar pemilik modal swasta menarik dananya ke Indonesia.
Dihubungi terpisah, Direktur Indef, Tauhid Ahmad mengatakan ekonomi sampai akhir tahun dan kuartal pertama tahun depan akan sangat tergantung pada proses pemilu dan transisi kekuasaan. Jika pemilu dan transisi kekuasaan berlangsung dengan damai dan mulus maka ekonomi Indonesia akan relatif stablil.
"Semua tergantung pada proses pemilu dan transisi kekuasaan. Kalau akhir tahun akan ada Natal dan Tahun Baru, sehingga konsumsi masyarakat akan meningkat. Saya kira tidak ada yang membuat ekonomi lebih baik atau drop sampai akhir tahun ini," kata Tauhid.
Faktor utama yang berpengaruh terhadap ekonomi nasional menurut Tauhid adalah faktor ekternal yakni era suku bunga tinggi yang belum akan berakhir dalam waktu dekat. Begitu pula perdagangan luar negeri khususnya pangan dan energi yang harganya melambung.
"Faktor utama adalah tekanan global, dan satu-satunya yang bisa kita optimasi adalah pemilu damai sehingga investor tetap percaya bahwa Indonesia tempat menanam uang yang aman," kata Tauhid.
Sementara itu Direktur Celios, Bhima Yudhistira mengatakan proyeksi ekonomi 2024 diperkirakan tumbuh pada kisaran 4,9-5 persen year on year. Konsumsi domestik masih akan jadi penopang utama pertumbuhan dengan catatan tingkat inflasi bisa dijaga pada kisaran 3-3,5 persen sehingga daya beli kelompok menengah bisa solid. Sementara kinerja ekspor tertahan pelemahan permintaan Tiongkok dan sentimen geopolitik.
"Tantangan dari sisi ekspor perlu dipetakan sejak dini mulai dari pencarian pasar alternatif hingga mendorong ekspor bernilai tinggi. Belanja pemerintah yang cenderung populis selama tahun pemilu ikut mendorong ekonomi riil namun porsi terhadap PDB hanya berkisar 8-9 persen," tutup Bhima.
