Semua pihak harus andil dalam pemberantasan korupsi karena komitmen untuk itu merupakan kunci memajukan kesejahteraan umum.
JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan semangat dan komitmen berantas korupsi merupakan kunci memajukan kesejahteraan umum.
"Indonesia bisa maju kalau Indonesia bebas dari korupsi. Indonesia bisa cerdas, kalau Indonesia bebas dari korupsi. Indonesia bisa memajukan kesejahteraan umum kalau kita semua memiliki semangat komitmen dan gerakan yang bersatu berantas korupsi," kata Firli saat menutup kegiatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2022 di kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (11/12).
Firli menyadari memberantas korupsi memang bukan perkara mudah. Oleh karena itu, KPK juga meminta semua pihak ikut andil dalam pemberantasan korupsi.
"KPK selalu menyadari perlu andil besar, peran besar, dari seluruh segenap anak bangsa, dan seluruh kamar-kamar kekuasaan. Kamar kekuasaan legislatif yang didominasi oleh partai politik harus bebas dari praktik korupsi, kamar kekuasaan eksekutif sebagai penyelenggara pemerintah negara harus bebas dari korupsi, kamar kekuasaan yudikatif juga harus bebas dari korupsi," ucap Firli.
Ia juga mengingatkan bahwa korupsi bukan hanya perbuatan tindak pidana, melainkan korupsi juga merampas hak-hak rakyat. "Tanpa kita sadari korupsi para koruptor merampas hak-hak kita, hak-hak anak cucu kita, dan anak-anak generasi penerus bangsa. Korupsi itu tidak hanya melanggar etika, tetapi merusak sendi-sendi kehidupan, baik sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, maupun dunia," ujarnya.
Ia mengatakan bahwa kegiatan Hakordia 2022 boleh saja telah selesai. Namun, semangat pemberantasan korupsi tetap harus digelorakan sampai Indonesia bebas dari praktik-praktik korupsi.
"Katakan tidak terhadap korupsi. Mari kita bersatu berantas korupsi. Keinginan kita di suatu saat korupsi tidak ada lagi di Indonesia. Korupsi merupakan salah satu kenangan masa lalu dan kita suatu saat akan hidup dalam suatu peradaban dunia, yaitu peradaban dunia bebas dari korupsi, peradaban antikorupsi," ucap Firli.
KPK sebelumnya juga meluncurkan aplikasi panduan pencegahan korupsi bagi dunia usaha pada puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2022 di Jakarta, Jumat (9/12).
"Sebagai langkah progresif pencegahan korupsi di sektor privat, KPK meluncurkan aplikasi panduan pencegahan korupsi bagi dunia usaha," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Melalui aplikasi yang dapat diakses di situs JAGA.id, KPK mengharapkan badan usaha mampu terlibat aktif dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia. Aplikasi itu juga merupakan bentuk adaptasi KPK terhadap kemajuan teknologi.
"Keseriusan KPK mendorong sektor usaha dalam upaya pencegahan korupsi dilakukan karena dari statistik penanganan perkara banyak pelaku dari dunia usaha yang terjerat. Tercatat hingga tahun 2022 sebanyak 367 tersangka KPK berasal dari pihak swasta," ungkap Ali.
