JAYAPURA - Kepala Penerangan Kogabwilhan III Kolonel Czi IGN Suriastawa mengatakan, front klandestin dari Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) di Papua,tengah frustasi. Karena peran dan permainan "dua kaki-nya"sudah diketahui banyak pihak.
"Propaganda melalui media oleh jurnalis dan tokoh media sosial juga sudah terdeteksi," ujar Kolonel Suriastawa dalam keterangan tertulisnya yang diterima Koran Jakarta, Selasa (20/4).
Menurut Kolonel Suriastawa, pasca penembakan guru, mereka atau front klandestin KKSB ingin memunculkan propaganda pembenaran bahwa aksi teror mereka itu dilakukan karena TNI dilibatkan sebagai tenaga pengajar dan doktrinasi. Sehingga mereka menuduh guru yang mengajar di Papua itu adalah mata-mata aparat keamanan.
"Faktanya, TNI dilibatkan sebagai pengajar di sekolah-sekolah karena banyak guru yang takut mengajar, khususnya guru pendatang akibat teror dari front bersenjata OPM dan tidak jarang merenggut nyawa seperti terjadi minggu lalu," cetus Kolonel Suriastawa.
Ditambahkannya, peran TNI sebagai tenaga pengajar juga berlaku di daerah lain. Khususnya daerah terpencil, pulau terluar dan perbatasan. Jadi tidak hanya di Papua saja.
"Karena keterbatasan tenaga pengajar itulah Kementerian pendidikan membuat MoU dengan TNI," jelasnya.
Kolonel Suriastawa juga menyampaikan bahwa dari analisa media sosial, propaganda yang menyalahkan TNI dan seolah membenarkan penembakan terhadap guru terlihat jelas terkoordinir. Terlihat masif dan serentak.
"Aktornya ya itu-itu saja dan dibantu jurnalis yang punya akses ke media. Redaksionalnya mirip, waktunya juga hampir bersamaan. Mirip kerjanya buzzer. Sebenarnya bukan hanya isu ini. Selama ini seperti itulah kerjaan mereka, tergantung momen yang diusung. Pengalihan isu ini sengaja dibuat untuk menutupi fakta bahwa mereka tidak ingin masyarakat Papua berpendidikan dan maju, agar kebohongannya tidak diketahui masyarakat luas," tuturnya.
Ditegaskannya juga bahwa aksi teror terbaru KKSB ini tentu sangat memperihatinkan. Sebab kian membuat suram dunia pendidikan di Papua. Maka,diperlukan langkah nyata pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini agar tidak berlarut-larut.
"Dan tidak menambah panjang daftar korban baik aparat keamanan maupun masyarakat yang tidak berdosa," tukasnya.
