JAKARTA - Demi memperketat pengawasan penggunaan alat tangkap cantrang, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KK P) akan melakukan pendataan dan verifikasi kapal dengan alat tangkap yang dilarang atau tidak ramah lingkungan seperti cantrang dan sejenisnya di beberapa daerah di Pantura Jawa dan Jawa Timur.
Selama beberapa pekan ke depan, pendataan dan verifikasi terhadap ratusan kapal ditargetkan dapat selesai dilaksanakan, sehingga bisa segera dilakukan penyelesaian pengalihan alat tangkap yang dilarang menjadi ramah lingkungan. Tim khusus penyelesaian pengalihan alat tangkap ikan yang dilarang dari KK P sudah mulai bergerak sejak Kamis (1/2) untuk melakukan pendataan, verifikasi dan validasi kapal cantrang dan sejenisnya di Kota Tegal, Jawa Tengah.
"Pendataan, verifikasi dan validasi ini bertujuan untuk mengetahui jumlah serta ukuran kapal dengan alat tangkap yang dilarang atau tidak ramah lingkungan seperti cantrang dan sejenisnya yang dimilki oleh para nelayan dan pelaku usaha yang digunakan untuk berlayar," ungkap Menteri Susi Pudjiastuti melalui keterangannya saat meninjau kegiatan pendataan di Tegalsari, Jateng, Jumat (2/2).
Susi menyampaikan kegiatan sebagai bentuk tidak lanjut kesepakatan dari pertemuan antara perwakilan nelayan dengan presiden di Istana Kepresidenan beberapa pekan lalu. Dirinya mengingatkan telah disepakati penggunaan alat tangkap cantrang tetap beroperasi hingga pengalihan alat tangkap nelayan selesai.
Dalam pertemuan tersebut juga disepakati, pemerintah memberikan perpanjangan waktu kepada kapal cantrang untuk tetap melaut dengan kondisi tidak ada penambahan kapal cantrang. Kapal yang berlayar juga harus diukur ulang dan hanya berlayar di Pantai Utara Pulau Jawa.
Perketat Syarat
Diperkirakan, sebanyak 561 kapal dan pelaku usaha di Tegal akan didata selama dua hari. Setelah melakukan pendataan, verifikasi dan validasi, nelayan diperbolehkan kembali berlayar selama memiliki surat izin berlayar sementara yang dikeluarkan oleh KK P. Untuk memperoleh surat izin berlayar sementara, para nelayan akan diminta untuk menandatangani pernyataan kesanggupan beralih alat tangkap.
KKP bekerja sama dengan perbankan (BRI), penyedia alat Vessel Monitoring System, instansi daerah, beserta perangkat pendukung lainnya untuk menyukseskan kegiatan ini. Setelah Tegal, kegiatan ini akan dilanjutkan pelaksanaannya ke sejumlah daerah, termasuk Batang.ers/E-10