Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengusulkan anggaran tambahan dalam rancangan Pagu Indikatif Belanja 2022 sebesar 8,04 triliun rupiah untuk mendorong peningkatan produktivitas sektor kelautan dan perikanan nasional.
"KKP mengusulkan tambahan pagu anggaran sebesar 8,043 triliun rupiah," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR di Jakarta, Senin (7/6).
Menurut Sakti Wahyu Trenggono, usulan itu antara lain mengingat masih banyaknya peran strategis KKP dalam agenda pembangunan nasional yang belum tertampung dalam Pagu Indikatif Belanja 2022.
Selain itu, ujar dia, anggaran tambahan tersebut untuk melaksanakan kegiatan prioritas utama KKP dalam melayani kepentingan masyarakat untuk pemulihan ekonomi dan ketahanan pangan.
Tambahan anggaran, lanjutnya, terdiri atas belanja operasional 236,61 miliar rupiah yang akan digunakan untuk pemenuhan belanja pegawai dan operasional perkantoran di pusat dan daerah.
Kemudian, menurut dia, belanja nonoperasional sebesar 7,806 triliun rupiah yang digunakan dalam rangka melaksanakan program prioritas nasional dan terobosan KKP.
Berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bapenas Nomor S-361 dan B.238 tanggal 29 April 2021 perihal Pagu Indikatif Belanja K/L TA 2022, KKP mendapatkan alokasi anggaran sebesar 6,122 triliun rupiah dengan terdiri dari Belanja Operasional sebesar 2,6 triliun rupiah dan Belanja Non Operasional 3,5 triliun rupiah. Dengan tambahan pada rencana anggaran belanja yang diusulkan oleh KKP ini, anggaran belanja KKP yang semula sebesar Rp6 triliun akan menjadi 14,1 triliun rupiah.
"Usulan tambahan pagu anggaran yang telah kami sampaikan, yang pada intinya adalah untuk penguatan kehadiran pemerintah di masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan," ucap Menteri Kelautan dan Perikanan.
Menteri Trenggono turut menjelaskan, terkait dengan realisasi penyerapan anggaran KKP Tahun 2021, data per 1 Juni 2021 menunjukkan realisasi mencapai 1,58 triliun rupiah atau 24,07 persen dari total pagu anggaran 6,562 triliun rupiah.
Sebelumnya Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menyatakan anggaran sektor kelautan dan perikanan nasional harus ditambah secara signifikan, mengingat anggaran KKP selama beberapa tahun terakhir turun.
"Sejak 2015 anggaran KKP sebesar 10,65 triliun rupiah, lalu pada 2017 turun menjadi 9,14 triliun rupiah, kemudian pada 2019 turun drastis menjadi 5,51 triliun rupiah, dan pada 2020 hanya berkisar 5,26 triliun rupiah," kata Johan Rosihan.
Menurut Johan, anggaran yang rendah berdampak pada rendahnya performa kinerja dari KKP untuk menggarap potensi perikanan nasional yang luar biasa.
Selain itu, ujar dia, potensi kelautan dan perikanan Indonesia sangat luar biasa, yaitu memiliki luas perairan seluas 6,4 juta kilometer persegi dan luas landas kontinen 2,8 juta kilometer persegi serta panjang garis pantai 108.000 km.
Dia juga mengingatkan terdapat potensi lestari sumber daya ikan laut Indonesia diperkirakan mencapai 12,54 juta ton per tahun yang tersebar di seluruh wilayah perairan Nusantara.
