JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong transparansi terhadap penyediaan barang dan jasa dalam pelaksanaan proyek-proyek melalui APBN KKP pada 2018. Hal itu demi menghindari adanya praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam pengadaan barang dan jasa.
Terkait itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan bahwa tahun depan skema pelelangan melalui lelang terbuka. Hal ini dapat membantu meminimalisasi terjadinya pemilihan pemenang lelang berdasarkan hubungan keluarga atau kerabat.
"Jika ketahuan ada Dirjen yang mengesahkan kontrak karena hubungan keluarga atau kekerabatan, kontrak akan saya batalkan dan dirjen akan saya ganti," tegas Susi di Jakarta, Rabu (13/12).
Lebih jauh lagi, Susi menyatakan tidak akan membiarkan perusahaan fiktif menjadi pemenang lelang pada pengadaan barang dan jasa di KKP. Karena itu pihaknya berupaya untuk tidak membiarkan perusahaan fiktif melalui pengetatan pengawasan.ers/E-10