TANGERANG -Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) baru saja menggelar Rapat Koordinasi Nasional. Rapat koordinasi ini digelar dari tanggal 29 sampai 31 Maret di Tangerang.
Mengutip keterangan tertulis KKI, rapat koordinasi mengambil tema Optimalisasi Peran KKI Dalam Era Disrupsi Global. Ada pun tujuan dari rapat koordinasi ini agar tercipta kolaborasi, komunikasi dan integritas antar pemangku kepentingan guna terwujudnya perlindungan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan (patient safety).
Menurut Ketua Konsil Kedokteran Gigi, Prof. Dr. drg. Melanie Hendriaty Sadono, M.Biomed, PBO yang juga ketua panitia penyelenggara, diharapkan lewat rapat ini bisa tersusun konsep sinergitas KKI dengan pemangku kepentingan di bidang kedokteran.
Sinergitas ini sangat penting dalam meningkatkan dan mempertahankan mutu pelayanan medis untuk perlindungan masyarakat. Selain itu, diharapkan, rapat juga menghasilkan rekomendasi di antara para pemangku kepentingan dalam menghadapi era disrupsi untuk menghasilkan luaran optimal dalam melayani kesehatan masyarakat.
Mampu menjawab tantangan perubahan dalam bidang kesehatan dari hulu hilirnya. "Sehingga KKI mampu mengikuti tantangan perubahan Industry Revolution 4.0 in Health System; Proposal program masing-masing divisi 2021 - 2022," kata Melanie dalam keterangan tertulisnya yang diterima Koran Jakarta, Rabu (31/3).
Rapat dihadiri Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang diundang sebagai keynote speaker yang sekaligus didaulat untuk membuka acara. Dalam sambutannya, Menteri Budi mengatakan, pandemi telah mendisrupsi seluruh aspek kehidupan. Sehingga perlu merespon dengan menyusun rencana strategis ke depan.
"Disrupsi yang disebabkan pandemi, teknologi informasi dan bioteknologi adalah tantangan ke depan yang industri kesehatan hadapi. Setiap tantangan the best way untuk menghadapinya adalah to embrace them karena itulah perubahan," ujarnya.
Ketua KKI, dr. Putu Moda Arsana, Sp. PD-KEMD, FINASIM mengatakan KKI mempunyai strategi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yaitu komunikasi, kolaborasi dan integrasi diantara KKI dengan seluruh stakeholder. Komunikasi yang baik, kemampuan bekerja sama dan saling mendukung dalam menjalankan semua tugas mulai dari pendidikan, registrasi hingga pembinaan, sangat diperlukan.
"Menghadapi perubahan diperlukan cara pikir yang adaptif, antisipatif, kreatif, inovatif sehingga mampu memecahkan masalah yang ada," katanya.
Putu mengungkapkan, sebagai wujud nyata kolaborasi dilakukan penandatanganan nota kesepakatan antara KKI dan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Nota kesepahaman ini tentang pemanfaatan data Surat Izin Praktik (SIP) dan Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi dalam rangka percepatan pelayanan publik.
"Dalam waktu dekat juga akan dilakukan penandatanganan nota kesepahaman terkait pemanfaatan data secara interoperabilitas dengan kementerian lain dan pemerintah provinsi, kabupaten atau kota serta stakeholder lainnya," ujarnya.
Karena itu, kata dia, KKI perlu bekerja sama dengan Kemendagri dalam pengawasan dan pembinaan praktik kedokteran. Khususnya dalam bidang administrasi dan perizinan praktik dokter atau dokter gigi dalam penerbitan STR oleh KKI, dan SIP oleh Pemda setempat.
"Sedangkan untuk penguatan interoperabilitas dan aplikasi registrasi online dalam mendukung program pemerintah Satu Data Indonesia maka perlu dukungan Kementerian Komunikasi dan Informastika. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Dirjen Dikti juga berkolaborasi dengan KKI dalam Program Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran dan Adaptasi WNI lulusan luar negeri atau Diaspora untuk peningkatan kualitas praktik kedokteran di Indonesia," tuturnya.
Sedangkan dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kata Putu, dalam rangka mendukung dalam penentuan destinasi wisata kesehatan (health tourism), melalui kerja sama dalam menyiapkan dokter dan dokter gigi yang berkompeten dalam melakukan praktik kedokteran.
