Menteri BUMN, Erick Thohir mendapatkan tugas baru dari Presiden Joko Widodo sebagai Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Berdasarkan Perpres 82/2020, Erick Thohir memiliki tugas mengkoordinasikan dan mengintegrasikan pelaksanaan kebijakan strategis.
Selain itu, Erick juga menjadi Wakil Ketua IV Komite Penangangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Mengenai tugasnya itu, Erick Thohir berbicara tentang berbagai persoalan terkait penanganan Covid-19, pengadaan vaksin, hingga pemulihan ekonomi nasional yang menyangkut UMKM.
Berikut petikan wawancara wartawan Koran Jakarta, Fredrikus W Sabini dengan Erick Thohir dalam beberapa kesempatan.
Kapan vaksin Covid-19 didistribusikan ke masyarakat?
Saat ini pemerintah telah menjalin kerja sama dengan perusahaan asal Uni Emirat Arab (UEA), G42, dan perusahaan asal Tiongkok, Sinovac, dalam pengembangan vaksin Covid-19.
RI bisa mendapatkan 30 juta vaksin yang bisa diberikan untuk 15 juta orang di akhir tahun 2020. Satu orang akan mendapatkan dua dosis vaksin yang diberikan dalam jeda waktu dua minggu. Itu jika uji klinisnya berjalan baik. Uji klinisnya masih terus dilakukan.
Sinovac sendiri saat ini melakukan uji klinis tahap tiga di Indonesia, Bangladesh, Arab Saudi, dan Turki. Di Indonesia, Sinovac bekerja sama dengan PT Bio Farma. Sementara itu, G42 melakukan uji klinis sendiri di UEA. Indonesia mengirim tim ke UEA untuk memantau uji klinis tersebut. G42 diketahui bekerja sama dengan PT Kimia Farma.
Pemerintah terus menyusun kesepakatan kerja sama pengadaan vaksin untuk tahun depan. Untuk tahun 2021 sendiri total komitmen ini kita masih arrange 290-340 juta vaksin.
Bagaimana cara penyalurannya nanti?
Vaksin Covid-19 akan didistribusikan kepada masyarakat dalam dua cara, yaitu gratis dan berbayar. vaksin akan diberikan gratis kepada masyarakat yang terdaftar di BPJS Kesehatan. Vaksin bantuan pemerintah di mana melalui budget APBN dan data BPJS Kesehatan, nanti ada istilahnya vaksin gratis secara massal yang diharapkan di awal tahun depan (2021).
Tetapi, tidak semua masyarakat yang terdata di BPJS Kesehatan mendapatkan layanan vaksin gratis. Masyarakat dengan tingkat daya beli tertentu harus membeli vaksin secara mandiri. Sebab, saat ini kondisi keuangan negara terus mengalami penurunan sehingga tidak bisa memberikan subsidi vaksin untuk semua masyarakat. Kami mengusulkan bila memungkinan untuk masyarakat bisa membayar vaksin mandiri untuk yang mampu.
Jadi yang terdata di BPJS Kesehatan, tapi dengan tingkat daya beli berapa harus mandiri. Ini upaya kita juga untuk menekan upaya cashflow pemerintah.
Pemerintah menyiapkan anggaran hingga 3,8 triliun rupiah untuk mendapatkan vaksin virus korona (Covid-19). Anggaran tersebut digunakan untuk pendaftaran The Global Alliance for Vaccine and Immunization (GAVI) dan uang muka vaksin Covid-19.
Berapa harganya?
Harganya sekitar 25 hingga 30 dollar AS atau 367.500 hingga 441.000 rupiah (kurs Rp.14.700) per orang. Untuk satu orang dua kali suntik. Tetapi Bio Farma lagi menghitung ulang.
Adapun harga bahan bakunya tahun ini sekitar 8 dollar AS. Tahun depan turun jadi 6-7 dollar AS. Kita memang menginginkan bahan bakunya supaya kita bisa belajar produksi sendiri, bukan hanya terima vaksin yang sudah jadi.
Sampai kapan vaksin ini bertahan?
Virus Covid-19 ini memang terkategori pintar, tergolong flu. Makanya vaksin ini bukan untuk selamanya. Kekuatannya enam bulan sampai dua tahun. Tidak untuk selamanya. Kita berharap ada temuan lanjutan.
Vaksin ini juga khusus untuk usia 18 tahun ke atas hingga usia 59 tahun. Untuk anak-anak masih terus dikembangkan dan berproses.
Bagaimana dengan upaya Pemerintah untuk menemukan vaksin sendiri?
Pemerintah tetap berusaha agar kita dapat menemukan vaksin secara mandiri. Harapannya kita juga bisa menemukan vaksin Merah Putih sendiri. Karena dari pengalaman, kita juga punya kapasitas itu. Tapi karena ini penyakit baru, kita belum bisa mendapatkan teknologinya.
Kapan kira-kira RI bisa produksi dosis vaksin sendiri?
Kami yakin Bio Farma mampu memproduksi vaksin Covid-19 sebanyak 250 juta dosis per tahun secara bertahap. Bio Farma sudah siap memproduksi 100 juta dosis vaksin Covid-19 per tahun. Saya sudah meninjau laboratorium dan fasilitas produksi vaksin Bio Farma di Bandung-Jawa Barat awal Agustus lalu.
Dalam upaya percepatan penanganan pandemi, salah satu fokus utama Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, adalah melipatgandakan ketersediaan vaksin dan terapi pengobatan yang sangat krusial untuk menanggulangi pandemi.
Terkait hal itu, Bio Farma telah memproduksi vaksin sejak 1890 dan dipercaya lebih dari 150 negara dalam memproduksi 15 jenis vaksin, dengan pangsa pasar 75 persen vaksin polio yang menyebar di seluruh dunia. Bio Farma juga memastikan bahwa produknya halal, dan sudah digunakan di beberapa negara Timur Tengah.
Mari kita percaya atas kemampuan bangsa sendiri. Jangan ragukan kemampuan Bio Farma yang sudah teruji, baik untuk memproduksi vaksin yang dihasilkan dari kerja sama dengan negara lain juga vaksin murni karya Bio Farma sendiri. Ini karya anak bangsa. Kita maksimalkan uji klinis dan produksi vaksin Covid-19 agar tahun depan masyarakat dapat segera diimunisasi.
Sambil menunggu awal tahun depan saat vaksin Covid-19 siap digunakan, kami mengajak masyarakat agar selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan. Bila mau beraktivitas, baik bekerja atau berolahraga, jangan pernah lupa untuk 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ingat selalu itu. Insya Allah, kita akan tetap sehat dan melawati pandemi ini dengan selamat, sehingga perekonomian kita bisa pulih kembali.
Beberapa waktu lalu, tepatnya tanggal 12 Agustus 2020 merupakan Hari Nasional UMKM yang kali pertama diperingati pada 2016 silam, namun tahunini mungkin tahun terberat bagi UMKM karena diadang pandemi.
Apa yang Anda lakukan untuk UMKM?
Untuk publik ketahui, peran UMKM terhadap kontribusi ekonomi cukup besar yaitu penyumbang 61 persen produk domestik bruto (PDB) dan menyerap 97 persen tenaga kerja, oleh karenanya Pemerintah memberi atensi lebih kepada UMKM melalui berbagai paket kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional diantaranya stimulus pajak, restrukturisasi kredit, subsidi bunga, pemberian modal kerja, dan subsidi iuran penjaminan kredit.
Kami terus melakukan kolaborasi untuk UMKM. Terbaru penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Kementerian BUMN dengan Kementerian Koperasi dan UKM tentang pengembangan dan pembinaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM).
Ruang lingkup Kesepakatan Bersama kali ini antara lain meliputi pendampingan dan pengembangan SDM, penyediaan bahan baku, logistik, dan pemasaran termasuk namun tidak terbatas melalui digital platform, dalam hal pengembangan dan pembinaan KUMKM.
Anda selalu menyebut ekosistem pasar digital UMKM. Bagaimana modelnya?
UMKM merupakan sektor yang cukup memegang peranan penting bagi perekonomian Indonesia. Dari 64,2 juta UMKM yang ada, tercatat kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia > 60 persen. Namun menurut Kementerian Koperasi & UKM, baru sekitar 8 juta UMKM yang sudah go online meskipun memang sudah terdapat peningkatan cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya.
BUMN yang memiliki peran sebagai agent of development, terus berupaya mendukung pengembangan UMKM melalui berbagai inisiatif maupun sinergi dengan instansi atau lembaga lainnya. Berdasar hasil inventarisir belanja BUMN baik belanja modal maupun operasional (Capex dan Opex), tahun 2019 tercatat 32,5 triliun rupiah belanja pada sektor UMKM yang dilakukan Top 30 BUMN berdasar total aset.
Memperhatikan hal tersebut, Kementerian BUMN menilai jumlah belanja BUMN pada UMKM masih bisa dioptimalkan. Oleh karenanya disusunlah suatu inisiatif pengembangan UMKM yaitu membentuk suatu ekosistem Pasar Digital UMKM yang diberi nama PaDi UMKM. Ada sembilan BUMN yang terlibat dalam pengembangan PaDi UMKM.
PaDi UMKM merupakan sebuah platform digital yang mempertemukan UMKM dengan BUMN guna mengoptimalkan, mempercepat dan mendorong efisiensi transaksi belanja BUMN pada UMKM, serta memperluas dan mempermudah UMKM mendapatkan akses pembiayaan. Di samping itu bagi Kementerian BUMN, platform tersebut akan membantu monitoring belanja BUMN pada UMKM.
Melalui platform PaDi UMKM, BUMN dapat melakukan belanja secara digital sehingga lebih cepat, transparan, dan meningkatkan efisiensi. Dengan masuknya UMKM dalam ekosistem PaDi UMKM, tentunya dapat memperluas jaringan secara online, meningkatnya penjualan atas peningkatan transaksi, serta menjadi suatu experience dalam memasuki dunia transaksi digital. Di samping itu, UMKM juga akan mendapatkan kemudahan akses pembiayaan dari BUMN yang artinya hal ini juga membawa dampak pada peningkatan penyaluran kredit bagi BUMN penyalur pembiayaan.
Bagaimana konsep kerja sama UMKM dengan BUMN?
Smesco, misalnya, akan menjadi tempat yang khusus untuk memberi pelatihan bagi pelaku UMKM. Biar ditingkatkan kualitasnya atau up grade. Sementara Sarinah menjadi tempat pemasaran bagi produk-produk UMKM. Showcase produk unggulan. Kami juga sudah meminta PT.Angkasa Pura (I & II) untuk memberi ruang besar untuk UMKM berkembang di bandara.
Khusus untuk sinergitas dengan Smeco dan Sharina, kami telah bersepakat dengan Menteri Koperasi dan UKM (Teten Masduki). Dengan adanya kerja sama ini, sinergitas BUMN dengan UMKM itu bukan hanya lip service semata, harus menjadi keharusan dan nyata. Biar daya saing UMKM dan ulta mikro makin baik.
Sinergi Smesco dan Sarinah juga agar mereka ini tidak bersaing.
Apa benar ada penandatangan akta jual beli dengan tujuh BUMN pemilik Rumah Sakit BUMN?
Saya hadir saat Pertamedika IHC. Itu anak perusahaan PT Pertamina (Persero) yang bergerak di bidang layanan kesehatan yang melakukan penandatangan akta jual beli dengan tujuh BUMN pemilik Rumah Sakit BUMN dalam rangka pembentukan holding rumah sakit BUMN.
Penandatanganan akta jual beli ini merupakan tindak lanjut dari pengembangan Rumah Sakit BUMN secara bersama dalam gup IHC yang berpotensi untuk meningkatkan peran dalam ketahanan kesehatan nasional melalui 4 objektif strategis. Yaitu, penyediaan layanan kesehatan berkualitas, peningkatan jaringan dan skala, pengembangan kapabilitas dan inovasi, serta integrasi dan kolaborasi ekosistem kesehatan nasional.
S-2
