JAKARTA - Situasi di Laut Tiongkok Selatan seperti tidak pernah sepi dari pemberitaan. Ada-ada saja yang menarik dicermati. Awal pekan ini, pemerintah Indonesia mengesahkan rencana pengembangan pertama untuk ladang gas lepas pantai Blok Tuna, Kawasan Laut Natuna. Lokasinya terletak di dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia, tetapi juga di dalam apa yang disebut "sembilan garis putus-putus" yang digunakan Tiongkok untuk mengeklaim hak historis atas sebagian besar dari Laut Tiongkok Selatan.
Dilansir oleh Radio Free Asia (RFA), bulan lalu, Vietnam dan Indonesia menyelesaikan pembicaraan tentang batas-batas ZEE mereka, sebuah langkah yang kemungkinan akan membuat Tiongkok kesal karena klaim kedua negara juga berada di dalam "sembilan garis putus-putus" Beijing.
"Kapal penjaga pantai Tiongkok telah berpatroli di daerah itu untuk mendukung klaim konyol Beijing di Laut Tiongkok Selatan," kata mantan.
Kasubdit Kerja Sama Luar Negeri Badan Keamanan Maritim Indonesia (Bakamla) Satya Pratama, baru-baru ini. Namun, kehadiran kapal penjaga pantai terbesar didunia CCG 5901, yang dijuluki "monster" karena ukuran dan tonasenya, mungkin menandakan peningkatan ketegasan Tiongkok.
Menurut seorang pejabat kepada BenarNews, Satuan Tugas Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) telah menyetujui rencana pengembangan lapangan minyak dan gas Tuna, juga dikenal sebagai Blok Tuna.
Juru bicara SKK Migas, Muhammad Kemal, mengatakan rencana tersebut melibatkan investasi hampir tiga miliar dollar AS hingga awal produksi.
"Indonesia mulai mengebor sumur eksplorasi di lapangan sekitar 10 tahun yang lalu," kata Kemal, seraya menambahkan bahwa produksi diharapkan mencapai "puncak produksi 115 juta kaki kubik standar (3,3 juta meter kubik) per hari pada tahun 2027".
Lapangan tersebut dioperasikan oleh unit lokal Harbour Energy, perusahaan minyak dan gas independen terbesar yang terdaftar di London.
Gas alam dari Blok Tuna rencananya akan diekspor ke Vietnam mulai 2026 dan dapat mendatangkan pendapatan sebesar 1,24 miliar dolar AS per tahun.
Tiongkok sejauh ini tidak memprotes melalui saluran resmi terhadap rencana pengembangan Blok Tuna, tetapi Ketua SKK Migas, Dwi Soetjipto, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa akan ada kegiatan "di wilayah perbatasan yang merupakan salah satu hot spot geopolitik dunia".
Reuters mengutip Soetjipto yang mengatakan bahwa TNI - Angkatan Laut akan "berpartisipasi dalam mengamankan proyek hulu minyak dan gas" yang dapat dilihat sebagai "penegasan kedaulatan Indonesia".
Blok Tuna terletak seluruhnya di dalam ZEE Indonesia dan hanya 13 kilometer (8 mil) dari perbatasan ZEE Vietnam, tetapi wilayah tersebut sering dikunjungi oleh penegak hukum dan kapal penangkap ikan Tiongkok.
