BEIJING - Tiongkok akan menanggapi dengan "langkah tegas dan tegas" jika Washington melanjutkan kerja sama militer dengan Taiwan, juru bicara kedutaan besar Tiongkok di Washington, Liu Pengyu, mengatakan hal itu dikutip dari media Rusia, RT, Selasa (30/8).
Pernyataan itu muncul setelah media Politico melaporkan bahwa pemerintahan Joe Biden berencana meminta anggota parlemen untuk menyetujui penjualan senjata senilai $1,1 miliar ke Taiwan.
"Penjualan senjata Amerika ke Taiwan merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap kebijakan 'satu Tiongkok' dan perjanjian diplomatik lainnya yang dicapai antara AS dan Tiongkok," kata Liu kepada kantor berita TASS ketika ditanya tentang transfer senjata yang dilaporkan.
Kesepakatan semacam itu juga "memberi keberanian bagi separatis" dan meningkatkan ketegangan di Selat Taiwan, tambah juru bicara itu.
"Pihak AS perlu segera menghentikan penjualan senjata dan kontak militer dengan Taiwan, berhenti menciptakan faktor-faktor yang dapat menyebabkan ketegangan di Selat Taiwan, dan menindaklanjuti pernyataan pemerintah AS yang tidak mendukung 'kemerdekaan Taiwan,'" tegas diplomat itu.
Liu melanjutkan dengan mengatakan bahwa Tiongkok akan mengambil tindakan "tegas dan tegas" untuk mempertahankan kedaulatan dan kepentingan keamanannya.
Menurut sumber yang dikutip oleh Politico, paket senjata untuk Taiwan yang dipertimbangkan oleh pemerintahan Biden akan mencakup 60 rudal anti kapal AGM-84L Harpoon Block II seharga $355 juta, 100 rudal udara-ke-udara AIM-9X Block II Sidewinder seharga $85,6 juta, serta perpanjangan kontrak radar pengawasan senilai sekitar $655.4 juta.
Ketegangan di Selat Taiwan telah meningkat sejak awal Agustus, ketika Ketua DPR AS Nancy Pelosi mengunjungi Taipei meskipun ada peringatan berulang dari Beijing. Perjalanan kontroversial itu membuat hubungan antara AS dan Tiongkok menjadi kacau dan memicu beberapa putaran latihan militer Tiongkok di daerah tersebut.
Beijing menganggap Taiwan sebagai bagian dari Tiongkok, dan memandang kunjungan pejabat tinggi asing sebagai serangan terhadap kedaulatannya dan pelanggaran kebijakan 'Satu Tiongkok' yang diabadikan dalam Undang-Undang Hubungan Taiwan 1979, serta sejumlah pernyataan resmi. Selat Taiwan, yang memisahkan pulau yang diperintah sendiri dari daratan Tiongkok, telah menjadi sumber ketegangan militer sejak 1949, ketika nasionalis Tiongkok melarikan diri ke pulau itu setelah kalah dalam Perang Saudara dari pasukan Komunis.
