YOGYAKARTA - Ketahanan pangan di Indonesia perlu segera diwujudkan. Hal ini harus dilakukan karena hingga kini sejumlah komoditas pangan yang dibutuhkan masyarakat masih diimpor dalam jumlah besar.
"Saat ini, Indonesia masih mengimpor kurang lebih 1,5 juta ekor sapi per tahun," kata Wakil Menteri BUMN, Pahala Mansury, pada acara pembukaan Program Global Future Fellows (GFF): Food Security 2023, di Yogyakarta, Senin (22/5).
Seperti dikutip dari Antara, Pahala mengatakan Kementerian BUMN tengah melakukan perubahan model bisnis, mengupayakan modernisasi teknologi, serta bersinergi membangun ekosistem dengan sektor swasta untuk menjawab tantangan itu.
Karena itu, kata Pahala, kolaborasi sektor publik, BUMN, privat, dan komunitas masyarakat merupakan kunci untuk mencapai optimalisasi produksi, distribusi, dan aksesibilitas pangan di Indonesia.
Pahala mendukung program Global Future Fellows (GFF) 2023 sebagai wahana kolaborasi sektor publik, BUMN, privat, dan komunitas masyarakat untuk menyiapkan strategi mempercepat ketahanan pangan nasional.
"Ketahanan pangan adalah salah satu prioritas Presiden Joko Widodo, yang didukung penuh oleh BUMN. Isu pangan sangat kompleks dan butuh solusi serta aksi dari berbagai pihak, bukan hanya pemerintah," kata Pahala.
Jadi Isu Strategis
Menurut dia, tantangan pemenuhan pangan menjadi isu strategis seiring jumlah populasi penduduk dunia yang terus mengalami pertumbuhan.
Ia menyebutkan jumlah penduduk Indonesia saat ini telah mencapai 280 juta jiwa, dan diperkirakan mencapai 300 juta jiwa pada 2030, sedangkan penduduk dunia diperkirakan mencapai 9,5 miliar pada 2050.
Dengan demikian, dunia harus menyiapkan peningkatan produksi pangan hingga 70 persen pada 2050, untuk memberi makan populasi manusia. "Ini tentunya kan setiap mulut pasti membutuhkan makan dan minum dan sudah menjadi kebutuhan dasar manusia," kata dia.
Sementara itu, dunia tengah menghadapi sejumlah tantangan meliputi perubahan iklim yang mepengaruhi produktivitas tanaman pangan, ditambah eskalasi geopolitik dua tahun terakhir yang salah satunya dipicu perang Russia dan Ukraina.
Sementara itu, Direktur Kebijakan Publik Pijar Foundation, Cazadira F Tamzil, menuturkan GFF 2023 yang diinisiasi oleh Pijar Foundation mempertemukan 36 enam profesional terpilih dari 21 kabupaten/kota se-Indonesia.
Mereka yang berasal dari sejumlah kementerian/lembaga, BUMN, perusahaan swasta dan rintisan agrikultur, lembaga pendidikan, dan beberapa institusi strategis lainnya itu akan mengikuti rangkaian diskusi, pemberian materi, hingga kelas khusus diampu oleh 15 ahli dari Indonesia, Jepang, dan Uni Emirat Arab di Yogyakarta mulai 21 sampai 25 Mei 2023.
Menurut Cazadira, isu ketahanan pangan diangkat sebagai tema GFF 2023 karena merupakan salah satu isu prioritas pemerintah.
"Di tengah ancaman perubahan iklim, ketegangan geopolitik, dan kurangnya minat pemuda pada sektor pertanian, GFF menawarkan kesempatan langka untuk mendorong diskusi dan aksi kolaborasi lintas sektor dan generasi. Dengan bergotong-royong, Indonesia dapat mencapai ketahanan pangan dengan lebih cepat," kata dia.
Sebelumnya, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti, mengatakan BI terus memperkuat sinergi dan koordinasi dengan seluruh pihak termasuk pemerintah pusat dan daerah untuk menjaga ketersediaan pangan demi mencapai ketahanan pangan sekaligus pengendalian inflasi.
"Terus perkuat sinergi dengan kementerian/lembaga yang ada di wilayah masing-masing dalam rangka untuk menjaga ketersediaan pangan dengan harga yang terjangkau," kata Destry.
Ia mengatakan semua perlu tetap waspada meskipun inflasi Indonesia saat ini tetap terkendali karena masih ada tantangan cuaca yakni gangguan El Nino yang diperkirakan terjadi pada paruh kedua 2023, sehingga menjaga ketersediaan dan ketahanan pangan harus menjadi perhatian dan upaya bersama.
Ke depan, Bank Indonesia menyakini inflasi inti tetap terkendali dalam kisaran tiga plus minus satu persen di sisa tahun 2023 dan indeks harga konsumen (IHK) dapat kembali ke dalam sasaran tiga plus minus satu persen lebih awal dari perkiraan sebelumnya.
"Mari bersama-sama kita menjaga inflasi karena inflasi ini bukan hanya fenomena moneter. Inflasi ini riil dan dia ada di ekonomi riil juga. Oleh karena itu, penanganannya mari kita lakukan secara bersama-sama dan bersinergi," ujar Destry.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), IHK April 2023 tercatat 0,33 persen (month to month), sehingga secara tahunan menjadi 4,33 persen (year on year/yoy), turun dari level bulan sebelumnya yang sebesar 4,97 persen (yoy).
Perkembangan tersebut tidak terlepas dari respons kebijakan moneter BI yang pre-emptive dan forward looking serta sinergi erat pengendalian inflasi antara BI dan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan mitra strategis lainnya dalam tim pengendalian inflasi pusat dan daerah melalui penguatan program GNPIP di berbagai daerah.
