PARIS - Bagaikan tornado besar yang melanda seluruh dunia dan datangnya tidak bisa diprediksi, mengakibatkan kecemasan ekonomi yang menimbulkan kekacauan politik dan kekerasan di negara-negara miskin maupun kaya.
Di Kenya, sebuah negara yang terlilit utang, protes terhadap usulan kenaikan pajak pada Juni lalu yang mengakibatkan puluhan orang tewas, penculikan demonstran, dan gedung parlemen terbakar.
Pada saat yang sama di Bolivia, di mana warganya mengantre untuk mendapatkan bensin. Seorang jenderal militer memimpin upaya kudeta yang gagal dengan mengatakan bahwa Presiden Bolivia, yang merupakan mantan ekonom, harus berhenti memiskinkan negara.
Di Prancis, setelah berbulan-bulan terjadi blokade jalan oleh petani yang marah atas rendahnya upahh dan lonjakan harga. Dukungan untuk partai sayap kanan melonjak dalam putaran pertama pemilihan parlemen pada tanggal 30 Juni, membawa cap politik nasionalis dan anti-imigrannya yang selama ini dianggap tabu.
Dikutip dariThe Straits Times, penyebab, konteks, dan kondisi yang melatarbelakangi kerusuhan ini sangat bervariasi di tiap negara. Namun, benang merah yang jelas, yaitu meningkatnya kesenjangan, menurunnya daya beli, dan meningkatnya kecemasan bahwa generasi mendatang akan mengalami nasib lebih buruk dibanding generasi sekarang.
Hasilnya adalah warga di banyak negara menghadapi prospek ekonomi suram dan telah kehilangan kepercayaan kepada pemerintah dan mulai melakukan perlawanan. Reaksi keras sering kali menyasar demokrasi liberal dan kapitalisme demokratis, dengan gerakan populis bermunculan di kubu kiri dan kanan.
"Kelesuan ekonomi dan kelesuan politik saling memengaruhi," kata Emeritus Nouriel Roubini, seorang ekonom di Universitas New York.
Dalam beberapa bulan terakhir, ketakutan ekonomi telah memicu protes di seluruh dunia yang terkadang berubah menjadi kekerasan, termasuk di negara-negara berpenghasilan tinggi dengan ekonomi yang stabil seperti Polandia dan Belgia, serta negara-negara yang berjuang dengan utang yang tidak terkendali, seperti Argentina, Pakistan, Tunisia, Angola, dan Sri Lanka.
"Jika kita tidak membangun stabilitas ekonomi di Sri Lanka, kita bisa menghadapi kerusuhan serupa," kata Presiden Sri Lanka,Ranil Wickremesinghe, merujuk peristiwa di Kenya, Kamis (4/7).