YOGYAKARTA - Menjelang pelaksanaan pilkada serentak, para calon kepala daerah yang nantinya terpilih diharapkan bisa merangkul para analis kebijakan. Hal itu dibutuhkan agar kebijakan yang mereka buat benar-benar dirasakan masyarakat. "Banyak kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di daerah namun berdasarkan kepentingan.
Di lain pihak, di tingkat pusat banyak kebijakan hanya dirumuskan di belakang meja," kata pakar kebijakan publik Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM), Wahyudi Kumorotomo dalam diskusi yang bertajuk Analis Kebijakan dan Implementasinya, di Fisipol UGM Yogyakarta, Rabu (4/4). Wahyudi menilai pengambilan kebijakan di tingkat pusat dan daerah, sebagian besar tanpa dilandasi hasil riset, survei, dan fakta di lapangan. Hal itu mengakibatkan kebijakan yang diambil belum dirasakan manfaatnya bagi masyarakat secara maksimal. YK/N-3
