Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Laksana Tri Handoko, memastikan tidak ada aliran dana dari lembaga yang dipimpinnya ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Audit internal sudah dilakukan dan hasilnya tidak ada penyalahgunaan anggaran BRIN.
JAKARTA - Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Laksana Tri Handoko, memastikan tidak ada aliran dana dari lembaga yang dipimpinnya ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Audit internal sudah dilakukan dan hasilnya tidak ada penyalahgunaan anggaran BRIN.
"Tidak ada anggaran masuk ke DPR, tidak mungkin dan tidak ada," ujar Handoko dalam Konferensi Pers, di Jakarta, Jumat (10/2).
Dia menyebut, adanya usulan pencopotan dirinya sebagai Kepala BRIN dari DPR merupakan ranah politik dan sifatnya diperbolehkan. Akan tetapi, dirinya mengikuti keputusan Presiden RI.
Handoko juga telah berdiskusi dengan Ketua Dewan Pengarah BRIN, Megawati Soekarnoputri. Tanggapan Mega pun biasa saja layaknya dinamika politik pada umumnya. "Itu kan ranah politik dari anggota DPR, ya boleh-boleh saja. Kalau saya ikut aja Pak Presiden. Saya diangkat dengan Perpres dan diberhentikan dengan Perpres. Biasa aja namanya juga dinamika di DPR kan begitu," jelasnya.
Soal penutupan BRIN di daerah seperti yang terjadi di Pasuruan, Laksana menyebut bahwa hal itu merupakan bentuk konsolidasi. Hal itu akan diterapkan pada semua BRIN di daerah sehingga kinerjanya bisa lebih efektif. "Untuk BRIN Pasuruan, selama ini hanya ada beberapa peneliti yang bertugas. Sementara penelitian terkait antariksa/atmosfer juga ada di Pusat Riset BRIN lainnya," katanya.
Laksana menambahkan, BRIN tidak tahu-menahu soal alat deteksi tsunami dan tidak pernah mengoperasikan alat tersebut. Menurutnya, ranah alat deteksi itu ada di Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).
Dia menegaskan pihaknya, hanya melakukan riset seperti untuk riset sensor kabel optik dan biayanya cukup mahal. Kendati mahal bukan berarti riset tersebut dihentikan karena tak ada anggaran, melainkan karena masih ada yang perlu dievaluasi. "Dan itu sangat mahal, kita harus menjalani ini dengan efesien dan murah. Jadi kita hentikan bukan karena skema anggaran berubah tapi kita bicara substansi, evaluasi dari substansi, wah ini berat dan banyak," tandasnya.
