JAKARTA - Akun Twitter resmi Pemerintah Ukraina menyatakan permohonan maaf setelah mengunggah foto Kaisar Jepang Hirohito bersanding dengan foto Adolf Hitler dan Benito Mussolini dalam video di media sosial terkait masalah mengalahkan fasisme. South China Morning Post melaporkan, Senin (25/4).
"Permintaan maaf yang tulus dari kami kepada Jepang karena telah membuat kesalahan ini," demikian pesan yang ditulis di Twitter. "Kami tidak bermaksud menyerang rakyat Jepang yang ramah." Versi video yang telah disunting tanpa foto Hirohito kemudian ditambahkan dalam unggahan tersebut.
Cuitan menyebar luas akhir minggu kemarin, membuat seorang pejabat Jepang protes. Cuitan itu juga mengancam menjauhkan kelompok konservatif dari Ukraina karena Jepang merupakan negara yang sangat mendukung Presiden Volodymyr Zelenskyy sejak awal invasi Rusia ke negara itu.
Jepang bergabung dengan sekutunya, AS dan negara demokrasi lain dalam sanksi melawan rezim Presiden Rusia Vladimir Putin. Jepang telah merusak tradisi pasifnya dengan mengirimkan peralatan militer tidak mematikan ke Ukraina. Jepang juga mengambil langkah tak biasa dengan membuka pintu bagi ratusan pengungsi Ukraina.
Masahisa Sato, ketua panel kebijakan luar negeri Partai Liberal Demokrat, mengatakan pada Minggu (25/4), ia mendesak Kementerian Luar Negeri untuk memprotes pemerintah Ukraina. Kemudian di Twitter dia menambahkan, kementerian sudah melakukannya dan "problematika" video sudah dihapus.
Sementara para pengguna Twitter mengatakan telah kehilangan minat untuk mendukung Ukraina setelah munculnya unggahan itu. Pengguna lain mengatakan akan lebih pas lagi jika menggunakan foto Hideki Tojo, perdana menteri Jepang semasa Perang Dunia II yang dihukum gantung karena dinyatakan bersalah melakukan kejahatan perang.
Publik Jepang telah mendukung garis keras untuk menghukum Kremlin atas invasinya ke Ukraina. Polling yang dilakukan surat kabar Nikkei pada 22-24 April menemukan bahwa 42 persen responden mengatakan sanksi Jepang terhadap Rusia harus lebih keras lagi, sementara 44 persen mengatakan sanksi saat ini sudah tepat. Lebih dari 62 persen responden mengatakan setuju dengan penanganan yang dilakukan pemerintahnya terhadap perang di Ukraina.
