BADUNG - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan kendaraan listrik adalah bagian dari desain besar transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan. Hal itu sekaligus dapat menjadi solusi bagi RI untuk menekan impor BBM dan menyelamatkan APBN.
Humas PLN dalam keterangan tertulis yang diterima, Sabtu, melaporkan penegasan Kepala Negara itu disampaikan saat peresmian Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) Ultra Fast Charging Pertama di Badung, Bali, Jumat (25/3). SPKLU itu untuk mendukung operasional kendaraan delegasi negara-negara peserta G20.
Saat peresmian itu, Presiden menyatakan ketergantungan masyarakat pada bahan bakar minyak (BBM) dan energi fosil saat ini semakin tinggi, apalagi pemenuhan kebutuhan BBM di dalam negeri, sebagian besar masih impor.
"(Hal itu) Membebani APBN kita, membebani defisit transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan," ujar Presiden Jokowi, didampingi Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo.
Kepala Negara menyebut, kondisi ini tidak boleh lama-lama dibiarkan. Indonesia harus mencari cara agar bisa mewujudkan kemandirian energi.
Salah satu cara membuktikan komitmen Indonesia dalam melakukan transisi energi, dilakukan dengan penggunaan mobil listrik selama KTT G20.
"Presidensi G20 adalah kesempatan yang sangat baik bagi kita untuk menunjukkan berbagai komitmen terhadap pengurangan emisi CO2," ujarnya.
Negara Terdepan
Presiden Jokowi menambahkan hal tersebut, sekaligus sebagai showcase bahwa negara Indonesia, menjadi negara terdepan dalam pengembangan kendaraan listrik.
"Mulai dari hulu di Industri baterai dan industri komponen lainnya. Sampai di hilir, pada penyiapan SPKLU dan home charging. Kita tunjukkan pada dunia bahwa ekosistem kendaraan listrik di Indonesia tengah tumbuh dan berkembang cepat," pungkas Jokowi.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyatakan kesiapan PLN guna mendukung konversi kendaraan BBM ke listrik. Pelaksanaan konversi ini dapat menekan subsidi BBM di APBN, menghemat devisa serta menciptakan kemandirian energi nasional.
"Kalau sebelumnya menggunakan kendaraan berbasis BBM yang berasal dari fosil dan mahal (impor), sekarang digantikan kendaraan listrik yang lebih murah dan diproduksi dalam negeri energinya," terang dia.
Tak hanya itu, program ini merupakan bagian dari upaya transisi energi bersih untuk mencapai target net zero emission pada 2060.
Menurut perhitungan PLN, penerapan kebijakan ini berpotensi dapat mengamankan devisa negara sebesar Rp2.044 triliun di tahun yang sama.
