JAKARTA - Pemerintah terus mendorong penggunaan gas bumi untuk sektor transportasi, terutama kendaraan besar seperti truk dan bus. Selain lebih efisien, penggunaan bahan bakar gas (BBG) ramah lingkungan.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Tutuka Ariadji menuturkan, guna mendorong progam ini, pihaknya berkoordinasi dengan instansi terkait termasuk Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker).
"Dalam BBG ini, Ditjen Migas berperan menyiapkan pasokan. Ada juga bagian (fungsi) lain dari Kemenperin, Kemenhub dan Kemenaker," ungkap Tutuka di Jakarta, Kamis (20/1).
Tutuka memaparkan, dalam pemanfaatan BBG untuk transportasi ini, pemerintah mendorong kendaraan besar seperti truk dan bus menggunakan bahan bakar itu. Sebab, kendaraan kecil secara bertahap akan mulai beralih ke mobil listrik.
"Ke depan, kita menyadari mobil (berbahan bakar minyak) akan beralih ke listrik dan itu sangat tepat. Tapi, belum tentu untuk kendaraan-kendaraan besar karena membutuhkan baterai besar. Jadi, kami menawarkan bahan bakar dengan harga yang murah," tambahnya.
Dia menambahkan truk-truk dan bus biasanya melalui jalur atau rute secara rutin. Untuk menjamin ketersediaan pasokan BBG, pemerintah berencana membangun SPBG di semua jalur yang dilalui kendaraan tersebut.
Dengan dana APBN, selama 2011- 2016, pemerintah membangun 46 unit stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) yang tersebar di beberapa kabupaten dan kota di Indonesia.
Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Noor Arifin Muhammad, pada peresmian SPBG Kaligawe pada 2021, menyampaikan penghematan penggunaan BBG ini bisa mencapai sekitar 13 persen.
