JAKARTA - Pemerintah mempertimbangkan untuk memberlakukan pembatasan terhadap kendaraan berat pada jam-jam tertentu guna mengurangi kemacetan di Tol Jakarta-Cikampek.
"Hasil kajian terakhir perkembangan ganjil genap di Tol Cikampek kecenderungannya tidak akan diberlakukan. Penggantinya pembatasan kendaraan berat, lalu menambahkan kendaraan bus-bus dengan dikawal secara khusus," kata Menteri Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di kantor Wapres di Jakarta, Rabu (6/9).
Budi Karya Sumadi menjelaskan, kebijakan tersebut untuk menggantikan rencana penerapan ganjil genap di tol Cikampek yang sebelumnya diusulkan. Menurut dia, pembatasan akan dilakukan pada pukul 06.00-09.00 pagi dan 16.00-21.00 WIB,.
Lebih lanjut dia mengatakan, kajian tersebut sudah selesai dilakukan dan kebijakan baru akan efektif pada satu hingga dua pekan ke depan.
Pembatasan kendaraan berat di jalan bebas hambatan itu menurut dia akan berdampak mengurangi kemacetan.
Sementara dampak terhadap distribusi logistik menurut dia tidak akan begitu dirasakan karena pembatasan hanya dilakukan tiga jam selebihnya bisa dilakukan seperti biasa dan pada malam hari.
Sebelumnya wacana ganjil genap digulirkan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) berdasarkan hasil survei kepadatan lalu lintas di Tol Jakarta-Cikampek, khususnya lintasan Cikunir hingga Bekasi Barat.
Kepadatan terjadi sebagai dampak dari pengerjaan fisik infrastruktur tol berupa jalan layang Tol Jakarta-Cikampek, Light Rapid Transit (LRT) dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang bergulir secara bersamaan pada 2017.
Penerapan ERP
Dalam kesempatan ini, Budi mendukung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera merealisasikan penerapan electronic road pricing (ERP). Selain membatasi penggunaan kendaraan, penerapan ERP juga menjadi pemetaan jumlah kendaraan di Ibu Kota.
"ERP merupakan domain DKI dan menurut saya harus segera direalisasikan. Di satu sisi untuk membatasi dan sisi lain kita bisa dapat dana besar," kata Budi,
Dari hasil diskusinya dengan Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, ungkap Budi, saat ini pemprov tengah fokus menyelesaikan cluster transportasi terlebih dahulu. "Cluster transportasi, seperti Transjakarta dan lainnya. Setelah itu baru dilakukan secara lebih baik," ujarnya.
Menurut Budi, raihan dari penerapan ERP nantinya bisa digunakan DKI untuk membiayai subsidi maupun pembangunan infrastruktur transportasi. Dia juga memastikan, penerapan ERP bakal mengurangi penggunaan kendaraan di Jakarta.
"Pengurangan kendaraan itu pasti. Dengan cara pembayaran juga kita bisa mengetahui pemetaan jumlah kendaraan," tandasnya.emh/Ant/P-5
