Menambah indeks bantuan dinilai lebih signifikan mengurangi angka kemiskinan dibanding mem-perluas jangkauan penerima PKH.
JAKARTA - Berdasarkan hasil kajian yang komprehensif, kenaikan indeks bantuan sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) lebih signifikan mengurangi angka kemiskinan dibandingkan perluasan jangkauan Bansos. "Dari dua pilihan yaitu memperluas jangkauan penerima PKH dari 10 juta Kelurga Penerima Manfaat (KPM) menjadi 15 juta KPM dan penambahan indeks bantuan, yang lebih signifikan dampaknya justru indeks bantuan yang ditambah," kata Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Harry Hikmat, pada diskusi Forum Merdeka Barat (FMB) dengan tema "Fakta Menurunkan Angka Kemiskinan", di Jakarta, Senin (30/7).
Karena itu, dipastikan pada 2019 indeks Bansos PKH meningkat dari saat ini total anggaran 17,3 triliun rupiah untuk 10 juta KPM dengan indeks 1,89 juta rupiah per tahun. Pada 2019, jika anggaran yang diusulkan menjadi 32 triliun rupiah maka rata-rata per KPM mendapat 3,2 juta rupiah. Lebih lanjut, Harry mengatakan ada dua alternatif, yaitu Bansos yang disalurkan jumlahnya bisa sama rata (flat) yaitu seluruh KPM mendapat 3,2 juta rupiah per tahun dengan pencairan empat tahap atau nonflat sehingga bantuan yang didapat bervariasi tergantung komponen syaratnya.
"Ini sedang dikaji oleh pemerintah karena sebelumnya (2007-2016) pernah kita menerapkan indeks nonflat, tetapi dengan pertimbangan resistensi kalau tiap keluarga menerima bantuan perbedaan jumlahnya terlalu jauh akan menimbulkan kecemburuan di masyarakat," katanya. Komponen yang dipenuhi yaitu adanya ibu hamil, bayi, balita dan anak usia sekolah dari mulai SD, SMP, hingga SMA serta ada lansia kurang mampu.
"Kita akan rapat tingkat menteri untuk membahas apakah tetap flat dengan dampak pengurangan kemiskinan dua kali lipat itu signifikan berkurang, perhitungan bisa mencapai 9,3 persen atau nonflat dengan memperhatikan beban tanggung jawab keluarga itu dampaknya memang sedikit lebih rendah bisa 9,1 atau 9,2 persen," tambah dia.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data penurunan angka kemiskinan di Indonesia sebesar 630 ribu orang menjadi 25,95 juta orang atau 9,82 persen per Maret 2018 dibandingkan September 2017 yang masih mencapai 26,58 juta orang atau 10,12 persen. Penurunan angka kemiskinan 9,82 persen tersebut merupakan angka terendah sepanjang sejarah RI.
Hal tersebut salah satunya dampak signifikan dari Bansos yang meningkat 87,6 persen salah satunya lewat PKH, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan beras sejahtera (Rastra) di Kementerian Sosial. Tak Merokok Dalam kesempatan yang sama, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, mengusulkan agar penerima bansos PKH dan BPNT tidak boleh lagi merokok. "Kita harus tegas. Siapa pun di keluarga penerima manfaat itu apakah kepala keluarga tidak boleh beli rokok, karena upah riil akan terganggu 10-11 persen. Lebih baik dimanfaatkan untuk membeli kebutuhan keluarga," kata Bambang. eko/E-3