Kemudahan akses pupuk subsidi bagi petani diharapkan bisa meransang petani untuk mempercepat tanam atau tidak mengalihkan lahannya bagi tanaman lain.
JAKARTA - Langkah pemerintah mempermudah akses petani terhadap pupuk subsidi diharapkan bisa meningkatkan produksi pangan. Terlebih lagi, produksi beras tahun ini diproyeksikan turun.
Padahal, selain akses pupuk, sektor pertanian pangan juga menghadapi beberapa kendala, seperti faktor perubahan iklim dan maraknya alih fungsi lahan. Karena itu, sejumlah terobosan diperlukan agar kondisi pangan di dalam negeri tak makin pelik ke depannya.
"Makanya, kebijakan pemerintah (Kementan) merevisi aturan distribusi pupuk menjadi lebih mudah karena hanya menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) sudah tepat untuk mengantisipasi penurunan produksi," kata Kepala Pusat Pengkajian dan Penerapan Agroekologi Serikat Petani Indonesia, Muhammad Qomarunnajmi, kepada Koran Jakarta, Kamis (7/12).
Sejak 2021 hingga 2023, produksi beras nasional selalu turun. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, selama September-Desember 2023, terjadi penurunan produksi sebesar 0,06 juta ton dari periode sama tahun lalu. Angka itu lebih baik ketimbang penurunan produksi selama Oktober-Desember 2023 sebanyak 0,59 juta ton.
"Apabila di sisi hulu, produksi ini tak ada perubahan, dikhawatirkan tahun depan produksi akan kembali turun karena semakin nyatanya dampak perubahan iklim yang terjadi di banyak negara," ujar Qomar.
Aturan baru yang dimaksudkan Qomar ialah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Adanya revisi itu terang Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, mengingat kini sejumlah daerah telah memasuki musim tanam yang mana ketersediaan pupuk menjadi salah satu yang sangat krusial bagi petani.
Mentan mengatakan dengan perubahan itu, akses petani terhadap pupuk bersubsidi menjadi lebih mudah. Tidak hanya lewat kartu tani, petani dipastikan bisa mengakses pupuk hanya dengan KTP. "Kalau petani berteriak tidak ada pupuk, tiga bulan kemudian kami pastikan produksi turun. Jadi, ini harus serius dibenahi. Jika masih ada yang tidak meladeni petani soal pupuk, saya minta keluhan langsung disampaikan ke pusat, ke Kementan dan Pupuk Indonesia," pesan Amran.
Adapun Wakil Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), Gusrizal, menegaskan perusahaan itu akan terus menyediakan stok pupuk untuk para petani. Saat ini, total produksi pupuk subsidi sebesar 2,8 juta ton. "Kita berkomitmen untuk terus menjalankan mandat menyediakan pupuk subsidi. Produksi pupuk subsidi dari kami sebesar 2,8 juta ton," tegas Gusrizal.
Beri Insentif
Seperti diketahui, Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan produksi beras pada 2024 turun sebesar tiga juta ton dari sebelumnya 35 juta ton menjadi 32 juta ton. Angka tersebut setelah mempertimbangkan kondisi waktu tanam dan panen raya yang diperkirakan mundur.
"Kita target setinggi-tingginya sesuai kondisi El Nino, hanya sekarang melihat perkembangan masa tanam yang mundur," ujar Amran seusai rapat kerja bersama Komisi IV DPR beberapa waktu lalu.
Peneliti Mubiyarto Institute, Awan Santosa, menilai kemudahan akses pupuk subsidi bagi petani diharapkan bisa merangsang petani untuk mempercepat tanam atau tidak mengalihkan lahannya bagi tanaman lain. Menurutnya, petani memang harus diberi insentif untuk semakin gencar menanam padi. Sebab jika tidak diberi kemudahan seperti ini, petani akan malas menanam yang selanjutnya mengancam target produksi nasional.
"Dengan distribusi pupuk berbasis nomor induk kependudukan (NIK) maka petani akan terpacu untuk tanam," ungkap Awan dari Yogyakarta.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang, Esther Sri Astuti, mengatakan seharusnya tidak hanya pupuk yang dibenahi, tetapi yang lebih penting ialah bimbingan teknis dan pendampingan dari petugas penyuluhan petani untuk meningkatkan produktivitas.
