Seluruh pulau di Indonesia mengalami penurunan persentase penduduk miskin, kecuali Pulau Sulawesi.
JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat seluruh pulau di Indonesia mengalami penurunan persentase penduduk miskin, kecuali Pulau Sulawesi. Tapi BPS juga mencatat tingkat ketimpangan pengeluaran yang diukur menggunakan rasio gini naik menjadi 0,388 pada Maret 2023.
Demikian dikatakan Sekretaris Utama BPS, Atqo Mardiyanto dalam rilis BPS yang dipantau secara daring di Jakarta.
"Pada Maret 2023, hanya Pulau Sulawesi yang menunjukkan peningkatan persentase kemiskinan, yaitu dari 10,06 persen pada September 2022 menjadi 10,08 persen, atau mengalami peningkatan sebesar 0,02 persen," kata Atqo, di Jakarta, Senin (17/7).
Seperti dikutip dari Antara, jumlah penduduk miskin di Pulau Sulawesi pada Maret 2023 terdata sebanyak 2,04 juta orang dengan persentase 7,89 persen. Menurut Atqo, peningkatan penduduk miskin di Sulawesi disebabkan rendahnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga.
BPS mencatat pertumbuhan konsumsi rumah tangga di Sulawesi berada di bawah 1 persen, yakni sebesar 0,88 persen pada triwulan I-2023 terhadap triwulan III-2022.
"Padahal, pertumbuhan konsumsi rumah tangga itu berpengaruh terhadap kemiskinan. Tapi, pertumbuhan konsumsi rumah tangga di Sulawesi pada triwulan I itu yang paling kecil," jelas Atqo.
Terkonsentrasi di Jawa
Kendati demikian, jumlah penduduk miskin di Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera dengan persentase masing-masing 52,59 persen dan 21,89 persen.
Jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa pada Maret 2023 terdata sebanyak 13,62 juta orang, turun 0,24 persen dari 9,03 persen pada September 2022 menjadi 8,79 persen.
Sementara penduduk miskin di Pulau Sumatera tercatat sebanyak 5,67 juta orang, turun 0,20 persen dari 9,47 persen menjadi 9,27 persen.
Penduduk miskin di Kalimantan turun 0,23 persen menjadi 5,67 persen dengan jumlah 960 ribu orang. Bali dan Nusa Tenggara mencatat penurunan penduduk miskin sebesar 0,17 persen menjadi 13,29 persen atau sebanyak 2,09 juta orang.
Sedangkan Maluku dan Papua menunjukkan penurunan penduduk miskin paling tinggi, yakni sebesar 0,42 persen menjadi 19,68 persen. Adapun jumlahnya sebesar 1,52 juta orang.
Lebih jauh, Atqo menjelaskan ketimpangan pengeluaran yang naik. "Dari data yang ada, tingkat ketimpangan pada Maret 2023 mengalami peningkatan dibandingkan September 2022. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan rasio gini dari 0,381 poin menjadi 0,388 pada Maret 2023, atau meningkat sebesar 0,007 poin," kata Atqo.
Data tersebut menunjukkan ketimpangan pengeluaran di Indonesia makin meningkat pada Maret 2023.
Bila dirinci berdasarkan wilayah, rasio gini di perkotaan tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan pedesaan, yaitu masing-masing di level 0,409 poin dan 0,313 poin.
Rasio gini di pedesaan pada Maret 2023 tetap konstan bila dibandingkan September 2022. Bahkan, secara menyeluruh, perkembangan rasio gini di perdesaan mengalami pergerakan yang terbilang stabil sejak September 2019, yakni berada di kisaran 0,313 hingga 0,315 poin.
Sementara itu, rasio gini di perkotaan menunjukkan perkembangan yang lebih fluktuatif. Nilai rasio gini pada September 2019 tercatat di level 0,391, kemudian menyentuh nilai tertingginya pada Maret 2023.
Di sisi lain, ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran Bank Dunia.
Berdasarkan ukuran tersebut, tingkat ketimpangan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya di bawah 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12-17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17 persen.
