JAKARTA -Saat memberi laporan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi)di acara Launching Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara (ASN), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menegaskan tekadnya agar Kemenpan RB jadi salah satu episentrum reformasi birokrasi di Indonesia.
AcaraLaunching Core Values dan Employer Branding ASN yang digelar pada hari Selasa (27/7)dibuka langsung Presiden Jokowi secara virtual. Turut hadir, para menteri di Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga,para gubernur, bupati, dan walikota serta para perwakilan ASN di seluruh Indonesia.
Menurut Menteri Tjahjo, acara Launching Core Values dan Employer Branding ASN ini sangat istimewa karena bertepatan dengan penetapan hari jadi Kemenpan RB yang jatuh pada tanggal 27 Juli ini. Saat ini pemerintah terus mendorong terciptanya birokrasi yang dinamis yaitu, tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, dan efisien melalui percepatan reformasi birokrasi.
"Reformasi birokrasi dilakukan sebagai ikhtiar kita untuk membuat birokrasi lebih adaptif, lebih cepat dalam proses pelayanan, dan pengambilan keputusan," ujar mantan Menteri Dalam Negeri tersebut.
Kata Tjahjo, hal tersebut sesuai dengan visi visi Presiden dan Wakil Presiden dan prioritas kerja pemerintah tahun2019-2024 yakni pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, simplifikasi regulasi, penyederhanaanbirokrasi, dan transformasi ekonomi. Dan, pada dasarnya, penyederhanaan birokrasi dimulai dari merubah pola pikir aparatur yang cenderung hierarkis menjadi lebih lincah dan inovatif.
"Perubahan mendasar terhadap pola pikir dan sikap mental aparatur sangat penting karena ini menjadi salah satuprasyarat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis," katanya.
Menteri Tjahjo melanjutkan, konsep operasional dari tata kelola pemerintahan yang dinamis itu sendiri menekankan pada kemampuan pemerintah dalam menyesuaikan kebijakan dengan perubahan lingkungan global yang cepat dan tidak menentu. Sehingga tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Dan birokrasi, menjadi instrumen yang sangat penting.
Sebab, kata Tjahjo, birokrasi adalah motor utama dalam pembangunan yang digerakkan oleh SDM aparatur. Karena itu peran aparatur menjadi sangat signifikan bagitercapainya tujuan yang telah ditetapkan."Maka dalam konteks inilah urgensi transformasi pengelolaan SDM aparatur perlu dipercepat," ujarnya.
Menteri Tjahjo menyinggung soal penanganan pandemi Covid- 19. Dia telah mengajak seluruh ASN sebagai bagian dari aparatur instansi pemerintah pusat sampai dengan kelurahan atau desa bersama-sama dengan elemen masyarakat untuk tegak lurus mengikuti perintah pemerintah pusat dan daerah. Secara bersama menegakkan disiplin dalam kehidupan dan tugas sehari-hari.
"ASN juga harus mempelopori,menggerakkan, dan mengorganisasi lingkungan masyarakat terutama dalam mengikuti setiap perintah dan anjuran pemerintah demi percepatan berhentinya pandemi Covid-19," katanya.
Sementara terkait dengan hari jadi Kemenpan RB yang jatuh pada tanggal 27 Juli setiap tahunnya, kata dia, penetapannya sejalan dengan tanggalpembentukan Bapekan atau Badan Pengawasan Kegiatan Aparatur Negara pada 27 Juli 1959. Pembentukan Bapekan ini dilakukan oleh Presiden Soekarno. Dilihat dari jejak sejarahnya, Bapekan adalah lembaga negara pertama yang menangani urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
"Momentum ini kami pandang menjadi momentum sejarah yang memiliki nilai historis tinggi sebagai titik tolak perjalanan tugas dan peran pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dalam pemerintahan dan pembangunan nasional sampai saat ini," ujarnya.
Pemerintah sendiri melalui Kemenpan RB, lanjut Tjahjo terus mendorong akselerasi transformasi SDM aparaturdalam mendukung reformasi birokrasi sesuai tuntutan perkembangan zaman. Acara launching dan juga hari jadi Kemenpan RB, jadi momen istimewa untuk meneguhkan tekad kerja.
"Di momen yang spesial ini, kami teguhkan komitmen kuat kami untuk melakukan akselerasi transformasi dan siap menjadikan Kemenpan RB sebagai salah satu episentrum reformasi birokrasi di Indonesia," katanya.
