Pemerintah mendorong belanja krearif dan inovatif guna memberikan daya ungkit bagi pertumbuhan ekonomi dalam negeri.
JAKARTA - Kementerian/lembaga serta pemerintah daerah (pemda) perlu merealisasikan belanja secara kreatif dan inovatif agar bisa menciptakan value for money atau anggaran yang memberikan dampak masif bagi perekonomian. Belanja tersebut sangat penting lantaran bisa menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan membuat anggaran bisa diputar untuk tujuan lebih baik.
"Cara-cara untuk melakukan belanja kreatif dan menciptakan value for money ini menurut saya masih sangat kecil di birokrasi kita," ungkap Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, dalam acara Rakornas Pelaksanaan Anggaran 2023 yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu (17/5).
Dia mencontohkan salah satu belanja kreatif dan inovatif yang bisa dilakukan yakni dengan mengelola anggaran yang telah dialokasikan pemerintah dan mengembalikannya dalam bentuk dana ataupun dampak lebih besar. Dana tersebut dikembalikan bukan untuk masuk ke kas negara saja, tetapi untuk diputar kembali agar bisa menghasilkan manfaat yang lebih besar.
Dengan demikian, perputaran kembali anggaran tersebut menjadi salah satu fungsi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebagai suatu instrumen, sehingga dapat melakukan distribusi, alokasi, atau stabilisasi pada saat ekonomi menghadapi kejutan seperti saat pandemi Covid-19.
Di sisi lain, Sri Mulyani menuturkan belanja kreatif dan inovatif kementerian/lembaga perlu dilakukan lantaran sektor swasta biasanya belum berani masuk di beberapa daerah maupun bidang yang dianggap berisiko tinggi. "Jadi, mungkin pemerintah perlu masuk dahulu kemudian baru kegiatan ekonominya bergerak dan pemerintah kemudian bisa mulai memberikan ruang itu kepada sektor swasta," tuturnya.
Meski demikian, kata dia, mendorong belanja kreatif dan inovatif merupakan peranan yang tidak mungkin dilakukan oleh salah satu kementerian/lembaga saja, sehingga harus dilakukan oleh seluruh kementerian/lembaga, bahkan jika memungkinkan pemerintah daerah bisa turut berpartisipasi.
Realisasi APBD
Pada kesempatan lain, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Agus Fatoni, meminta daerah untuk merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejak awal tahun agar manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat dan pembangunan dapat segera berjalan.
Dia menuturkan realisasi APBD sejak awal tahun sangat penting dilakukan agar bisa beredar di masyarakat sehingga meningkatkan daya beli masyarakat. "Uang APBD itu lebih dari 1.200 triliun rupiah saat ini. Kalau itu beredar di awal tahun, ini akan mendorong daya beli masyarakat kemudian akan juga meningkatkan daya beli masyarakat dan ini akan berdampak pada peningkatan ekonomi di masyarakat," ujarnya dalam Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan Bali dan Nusa Tenggara secara virtual di Jakarta, Rabu (17/5).
Sebagai catatan, masalah pengendapan dana pemda sudah berlangsung cukup lama, sehingga dikhawatirkan menjadi preseden jika dibiarkan berlarut-larut. Kendati sudah berlangsung lama, tak pernah dihadirkan jalan keluar untuk mengatasi atau menyelesaikan masalah ini.
Dari waktu ke waktu, volume dana pemda yang mengendap di perbankan terus bertambah besar. Per Agustus 2022 misalnya, dana pemda yang mengendap di bank mencapai 203,42 triliun rupiah atau bertambah 9,96 triliun rupiah dari bulan sebelumnya. Sebagai perbandingan, pada Agustus 2021, dana pemda yang mengendap di bank tercatat 178,95 triliun rupiah.
