JAKARTA - Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menetapkan arah kebijakan pembangunan bidang transportasi laut pada 2020-2024, khususnya dalam mendukung konektivitas maritim nusantara. Kebijakan teraebut nantinya lebih menitikberatkan pada perwujudan logistik maritim dan peningkatan konektivitas pelayaran, terutama upaya meningkatkan efisiensi logistik dalam mendukung perekonomian nasional melalui integrasi layanan marine nasional.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Arif Toha menyampaikan beberapa upaya integrasi yang sudah dimulai dari standarisasi layanan marine. Standardisasi tersebut diharapkan dapat menghadirkan kualitas pelayanan prima yang sama di lebih banyak lagi pelabuhan di Indonesia.
"Adanya kualitas pelayanan prima yang terstandarisasi pada layanan marine di seluruh Indonesia akan memberikan manfaat efisiensi pada proses bisnis logistik di Indonesia. Langkah tersebut merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia yang harus didukung oleh seluruh stakeholder terkait," kata Arif Toha dalam keterangan tertulisnya, Senin (17/10).
Arif juga meminta seluruh pihak untuk terus meningkatkan kolaborasi dan sinergi dalam memajukan transportasi laut di Indonesia. Adapun nilai efisiensi yang dicapai dari adanya kolaborasi dan integrasi akan menguntungkan para pelaku bisnis logistik di industri maritim nasional.
Nantinya, manfaat efisiensi juga akan dirasakan masyarakat Indonesia berupa harga berbagai komoditas yang lebih stabil dan lebih terjangkau baik di wilayah barat maupun timur Indonesia.
"Untuk mewujudkan hal tersebut, Kementerian Perhubungan juga terus berupaya meningkatkan konektivitas dan mengurangi disparitas harga melalui program Tol Laut yang telah dimulai dari 2015 hingga saat ini," katanya.
Adapun pada 2022, sebanyak 33 trayek tol laut sudah berjalan. Di samping itu, Pemerintah saat ini telah memberikan berbagai kemudahan penggunaan Tol Laut dengan memanfaatkan digitalisasi dan Teknologi Informasi melalui aplikasi "SITOLAUT". Selain program tol laut, Kementerian Perhubungan juga menyelenggarakan PSO Pelni sebanyak 26 trayek, angkutan perintis 117 trayek dan kapal ternak sebanyak 6 trayek.
"Namun demikian, kita masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Misalnya keterbatasan APBN dan rendahnya partisipasi swasta menjadi salah satu tantangan yang dihadapi. Selain itu, masalah pandemi Covid-19 juga membawa perubahan besar dan dampak ekonomi secara global, salah satu yang fundamental adalah percepatan implementasi Teknologi Informasi (IT) dan terjadinya perubahan perilaku bisnis yang harus lebih adaptif," tutup Arif.
