Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Nunuk Suryani, berharap, guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak ada yang dinonaktifkan. Melihat kondisi hari ini, kehadiran guru PPPK masih sangat dibutuhkan.
JAKARTA - Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Nunuk Suryani, berharap, guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak ada yang dinonaktifkan. Melihat kondisi hari ini, kehadiran guru PPPK masih sangat dibutuhkan.
"Ini yang betul-betul dijaga oleh Ditjen GTK, jangan ada pemutusan atau menonaktifkan guru non-ASN PPPK. Karena kita masih membutuhkan mereka dan harus menghargai kerja mereka," ujar Nunuk, dalam keterangannya kepada awak media, Kamis (26/9).
Dia memastikan, pihaknya akan mengoptimalkan seleksi guru Aparatur Sipil Negara (ASN) PPPK tahun 2024. Pihaknya gencar berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah untuk mengoptimalkan proses tersebut.
"Hal ini juga merupakan komitmen kami untuk mendukung terwujudnya guru Indonesia yang sejahtera. Rekrutmen ASN PPPK guru adalah kebijakan yang berpihak pada guru non-ASN PPPK," jelasnya.
Nunuk menerangkan, sebelum program ASN PPPK diinisiasi, pada tahun 2021 tercatat jumlah guru non ASN PPPK di Indonesia mencapai angka 1,3 juta orang. Padahal, guru dengan status ASN di tahun itu berjumlah di sekitar angka yang sama.
Dia menambahkan, terjadi moratorium rekrutmen ASN di tahun 2015 hingga 2018. Dampaknya, tidak ada seleksi atau penerimaan pegawai ASN di semua lembaga/kementerian. "Meski demikian, perekrutan guru tetap dilakukan dalam jumlah yang sangat sedikit atau tidak lebih dari 10.000 formasi," ucapnya.
Sebagai informasi, sejak tahun 2021 hingga 2023, terdapat 774.999 guru yang sudah diangkat menjadi guru ASN PPPK. Angka tersebut adalah sebuah capaian besar bagi Kemendikbudristek karena dalam periode tiga tahun, jumlah ASN guru meningkat sebanyak 61 persen.
Sementara itu, Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbudristek, Temu Ismail, pentingnya menguatkan kerja sama antara lembaga daerah penyelenggaraan seleksi ASN PPPK 2024. Pihaknya juga terus mendampingi guru-guru yang akan mengikuti seleksi.
"Hal ini juga merupakan komitmen kami untuk mendukung terwujudnya guru Indonesia yang sejahtera," tuturnya.
